Wawancara Elshinta Dana Aspirasi: Bambang Soesatyo dan Benny Handoko


Rekaman mp3 wawancara dapat diunduh di sini.

PROLOG: (Penyiar Elshinta FM, Zaini)

Dana aspirasi per anggota DPR per Dapil telah ditetapkan menjadi usulan resmi Badan Anggaran DPR untuk disertakan dalam rencana APBN 2011. Usulan dana ini terdapat dalam catatan laporan panitia kerja kebijakan belanja pemerintah pusat badan anggaran DPR, tetapi telah berganti nama menjadi nama menjadi Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Berbasis kepada Daerah Pemilihan.

Sebelumnya, dana aspirasi sebesar Rp 15 M per anggota DPR per Dapil mendapat banyak penolakan dari masyarakat, dan bagaimana selanjutnya nanti, kenapa DPR masih ngotot untuk mengusulkan dana ini, dengan selimut yang berbeda, apa manfaatnya bagi DPR untuk ngotot tetap mengusulkan dana ini?

Kami sudah bersama dengan Fraksi Golkar, anggota dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Ed: disingkat BAMSAT).

ELSHINTA: Pak Bambang, selamat siang… Sebelumnya kan ada Dana Aspirasi, kemudian ganti nama dengan Dana Desa, sekarang dengan selimut berbeda Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah  Melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Kepada Daerah Pemilihan; partai-partai di sana masih mengusulkan. Bagaimana ini, meskipun banyak penolakan dari masyarakat. Kenapa Golkar masih mengusulkan?

BAMSAT: Jadi begini, sebenarnya banyak orang yang salah mempersepsikan. Tanpa diusulkan oleh Golkar, dana ini sudah berlangsung lama ada dalam struktur APBN kita. Dalam APBN-P kemarin saja, dana Rp 7.1 triliun itu diberi nama Dana Stimulus atau Dana Percepatan Pembangunan Daerah. Nah, kalau Golkar kemudian mengusulkan Dana Aspirasi, itu sebenarnya sebutan lain daripada dana yang selama ini sudah berlangsung, hanya kita minta minta kepastian bahwa setiap daerah harus dapat. Nah, kelemahan dana kemarin—sebelum ada usulan Golkar–memutuskan, banyak daerah yang membutuhkan tapi tidak memperoleh. Karena apa? Karena Dana Rp 7.1 triliun itu bahkan yang sebelumnya Rp 8 triliun itu menjadi rebutan para bupati maupun walikota di seluruh Indonesia. Nah, begitu rebutan ini terjadi maka diperlukan lobby-lobby politik, lobby-lobby bisnis dari daerah kepada pusat. Jadi, bagi daerah yang memiliki akses yang cukup baik ke pusat dan memiliki kekuatan keuangan yang baik untuk menyogok itu memperoleh. Sementara daerah  yang tidak memiliki itu tidak mendapatkan.

Itulah yang terjadi, dana-dana ad-hoc atau dana stimulus yang diberi nama kemarin dana APBN-P 2010 itu  dana percepatan infrastruktur daerah. Begitu,… jadi sebetulnya sudah ada. Nah, Golkar hanya ingin memastikan dana itu—seluruh daerah di Indonesia itu—memperoleh atau mendapatkannya.

Dan dana itu tidak kita pegang sebagaimana juga dana-dana sebelumnya. Kita hanya mengesahkan, setiap daerah mendapatkan berapa, selanjutnya adalah tugas pemerintah untuk mendistribusikan dan melaksanakannya. Kita mengawasi apakah dana yang kita setujui atau kita sahkan itu betul-betul dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah. Begitu…

ELSHINTA: Ya… Sejauh mana ini bisa dijamin tidak untuk kepentingan politik Pak Bambang?

BAMSAT: Ini kan kepentingan politik kemudian dipolitisir. Sebetulnya sudah terjadi. Kalau APBN-P saja Rp 7.1 triliun, dan kemudian kita hitung Rp 15 M yang kita usulkan, itu cuma Rp 8.4 triliun, ada peningkatan sedikit; tapi kita memastikan seluruh Indonesia itu memperoleh. Coba Mas wawancarailah  bupati atau gubernur atau walikota seluruh Indonesia. Bagaimana suka duka mereka untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan di daerahnya. Pasti Mas akan merasakan miris, merasakan prihatin, karena mereka mendapatkan dengan sangat sulit. Dia harus punya lobi kuat dengan Depkeu, lobi kuat di DPR. Dan dia harus punya uang untuk mendapatkan itu.

ELSHINTA: Tapi bukankah selama ini sudah ada seperti PNPM Mandiri; Rp 3 M per kecamatan lho Pak?

BAMSAT: Persis… oh salah, PNPM Mandiri itu, per desa itu 200 juta cuma  tidak semua. Karena budgetnya memang sedikit, tidak banyak. Nah, bentuk seperti itulah yang kita maksud. Yang kita maksud, ini ada tambahan program-program seperti PNPM. Kalau PNPM  kan diperolah dari dana pinjaman, program dari bank dunia itu PNPM. Nah ini murni dari program kita, gitu…

ELSHINTA: Nah, ini kan ada kecurigaan menjadi pendidikan atau kendaraan politik, mungkin Pak Bambang masih ingat dengan yang dilontarkan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar?

BAMSAT: Apanya? Bukan… apanya yang jadi kendaraan politik? (memotong)

ELSHINTA: Sebentar dulu Pak Bambang, ini ada satu pernyataan dari Aburizal Bakrie bahwa Golkar akan meng-grab 40 juta orang sebelum masa pemilu 2014, dan itupun di desa-desa.

BAMSAT: Dengar dulu.. dengar dulu. Begitu  ini ketok palu, apakah cuma Gokar aja yang dapat? Bukan, seluruh partai dapat, dengan jumlah yang sama.

ELSHINTA: Mungkin semua partai juga punya program seperti ini sama seperti Golkar. Sejauh mana tidak untuk kepentingan politik?

BAMSAT: Begitu ketok palu, merata dapat seluruh Indonesia mendapatkan dana ini. Given. Tanpa lagi Bupati atau kepala daerah perlu lagi melobby.. Nah, yang teriak ini adalah yang selama ini menikmati suasana ini. Menjadi calo, menjembatani antara daerah dengan pusat dan kemudian dia dapat 6%.

ELSHINTA: Siapa itu Pak, yang protes dengan itu? Calo yang Bapak maksud itu siapa Pak?

BAMSAT: Saya ngga bisa ngomong. Itu banyak. Bapak tanya dengan Bupati, bagaimana dia dapat dana dari pusat. Itu banyak calo berkeliaran, baik di Lapangan Banteng maupun di DPR menjelang ketok palu.

ELSHINTA: Calonya juga bukan dari partai politik juga Pak?

BAMSAT: Ya, bisa dari partai poltik bisa bukan dari partai politik. Sehingga kalau ada yang teriak sekarang adalah mereka yang anti pembangunan desa, mereka yang kehilangan periuk nasi dari program-program bantuan pusat ke daerah.  Dengan ketok palu ini, udah given seluruh Indonesia dapat. Tanpa perlu dilobby segala macam, tiap daerah sudah dapat merata.

ELHINTA: Pak Bambang kita berbincang bersama juga, Pak… ada blogger, sekaligus juga pemerhati masalah politik Benny Handoko. Pak Benny, selamat siang juga Pak Benny.

BENHAN: Ya… selamat siang.

ELSHINTA: Pak Benny sudah dengar tadi pemaparan dari Pak Bambang juga ya. Bagaimana Pak Benny  juga melihat itu. Masih masuk akal kah itu digelontorkan juga oleh Golkar masalah itu?

BENHAN: Saya dengar dari Pak Bambang Soesatyo, bicaranya manis sekali. Seakan-akan memang ini adalah aspirasi dari rakyat yang ditampung oleh DPR ya, dibuat dalam Dana Aspirasi. Tapi kok saya lihat ada yang rancu dalam argumen Pak Bambang itu, dia bilang ada dana percepatan pembangunan daerah yang 7.1 T, sekarang diganti dengan 8.4 T, hampir kurang lebih sama, tetapi Pak Bambang tidak mengatakan bahwa kemudian dana ini disusun per Dapil.  Di mana Dapil ini berbeda sekali dengan daerah administratif kita. Kira-kira begitu. Jadi, Dapil ini kepentingannya ke konstituen politik, larinya ke konstituen politik. Di mana Rp 15 M itu per orang itu dapat menentukan dananya mau dipakai untuk apa, untuk konstituen dia. Ini rancu Pak. Tidak sesuai dengan dana 7.1 T tadi, secara tujuan maupun substansinya. Itu kan beda jauh sama sekali Dapil dengan daerah administratif.

ELSHINTA; Menurut Pak Benny, apakah bisa dijamin juga karena tidak semua anggota DPR itu berasal dari Dapil daerah yang bersangkutan?

BENHAN: Ya tentunya, pemahaman seorang anggota DPR terhadap Dapil-nya pun kita tahu sendiri, tentunya berbeda dengan orang yang dipilih langsung di Pilkada, misalnya Bupati atau anggota DPRD di sana. Kenapa fungsi DPRD dan Bupati yang selama ini dilakukan di daerah mau diambil sama DPR pusat? Ini menjadi pertanyaan kita kan? Terus kalau Pak Bambang bicara soal calo politik, ini sama saja dengan menggeser calo politik yang sebelumnya menghubungkan Bupati dengan pemerintah pusat, menjadi calo itu berlari ke ke anggota DPR. Bener nggak? Bagaimana dia menentukan dana Rp 15 M itu untuk apa? Dari mana dia mengetahui aspirasi rakyat?

Tentunya, kita curiga dana ini akan dipakai untuk status quo DPR, untuk mempertahankan konstituennya. Dengan Rp 15 M per orang, kalau 5 tahun kan sudah Rp 75 M. Jika Anda menjadi anggota DPR, langsung Anda dapat privilege, jalan tol hak untuk menguasai Rp 75 M per 5 tahun, ya kan? Di mana dia bebas untuk mengalokasikan untuk apa saja. Bagaimana fungsi pengawasannya?  Fungsi seleksinya? Apakah ini akuntabel atau ngga? Ini segala macam, sangat rancu sekali kalau dana ini diloloskan.

ELSHINTA: Jadi banyak pertimbangan yang harus diperhatikan juga. Mungkin pengelolaan di daerah bersangkutan juga harus diperhatikan. Karena berdasarkan berita yang kami terima dari beberapa reporter kami di daerah, Pak Bambang juga ya, itu ada lurah yang diprotes masyarakatnya, karena tidak transparan mengelola tambahan dana, apalagi diberikan dana tambahan seperti ini.

BAMSAT: Jadi begini, ini orang salah persepsi tapi sudah ngomong. Belum ngerti persoalan, sudah bicara. Jadi yang dimaksud ini tidak berbeda jauh dengan apa yang selama ini berlangsung. Hanya kita memastikan semua daerah pasti mendapatkan untuk memperolehnya. Semua dikelola dan di-manage oleh para bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah, bukan langsung oleh kita. Kita ini, DPR hanya mengusulkan kepada pemerintah, program ini, program percepatan ini. Kemudian, selanjutnya pemerintah yang menyusun dan kemudian dengan Resbang dengan bupati dan daerah setempat, ketok palu, kita mengesahkan, kemudian pemerintah melaksanakan, dan kita mengawasi. Itu saja persoalannya. Ini semua-semua sudah terjadi.

Jadi, ini belum apa-apa sudah diarahkan seperti itu. Daerah pemilihan itu kan berarti seluruh daerah harus dapat. Apa bedanya sekarang dengan apa yang terjadi sekarang dengan stimulus.  Nah, Stimulus yang selama ini terjadi, kemarin APBN 2010 itu namanya Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Rp 7.1 triliun. Dalam keputusan kita di DPR,  untuk di Jawa, maksimum kemarin kita ketok palu, Rp 40 M, di luar Jawa Rp 60 M; prakteknya apa? Ada daerah yang dapat, karena memang memiliki kemampuan lobby, ada daerah yang membutuhkan tapi tidak dapat, karena tidak punya akses ke pusat. Nah, hal seperti ini, kita mendorong agar pembagian dana percepatan ini, tidak boleh lagi berdasarkan… eh… apa namanya, kemampuan daerah itu bisa melobby ke pusat atau tidak, tapi harus merata. Bagaimana tiap daerah yang lebih parah dan sudah lebih baik itu tidak sama, kita bicarakan antara pemerintah dengan DPR. Ini setelah pemerintah (pusat) bicara dengan pemerintah daerah.

Jadi, mekanismenya, kalau sekarang disetujui; itu masih ada lagi langkah-langkah, kemarin kan Dana Percepatan Pembangunan Pedesaan sudah masuk dalam usulan DPR kepada pemerintah. Nah, nanti disampaikan oleh menteri kepada Presiden, nanti Presiden akan membacakan dalam bentuk Nota Keuangan di Sidang Paripurna. Setelah itu nanti ada  tanggapan dari fraksi-fraksi. Setelah clear, baru disahkan. Jadi, masih panjang jalannya. Saya heran kalau ini menjadi ribut dan ramai, padahal kita bicara atas kepentingan daerah. Jadi, bukan satu orang anggota DPR menerima Rp 15 M bagi-bagi ke daerah. Mana ada kerja seperti itu? Kalau kita mengambil kerja alih eksekutif, nggak!

Ini DPR hanya mengalokasikan, ketok palu, pemerintah melaksanakan, kita mengawasi.  Jadi, sekali lagi, bagi yang belum faham betul, ngga usah bicara lah.

ELSHINTA: Pak Benny, jika Pak Bambang tadi mengatakan bahwa dana tidak ada di anggota DPR, tapi dikelola Bupati atau pemimpin daerah disana, tapi ini khan namanya uang, uang seperti  gula; semut pasti banyak yang mengerubungi. Apakah Pak Benny juga melihat ini tidak akan menjadi kesempatan bagi para politikus dan anggota DPR untuk mencari fee juga dari situ?

BENHAN: Ya, bisa dibilang begitu; kita bicara positif dulu lah. Saya mau membantah argumen Pak Bambang yang mengatakan dana ini akan merata ke daerah; dia tadi sendiri bicara, dana percepatan ini dipakai Rp 60 M untuk luar Jawa, Rp 40 M untuk Jawa, tapi ini terbalik kan? Kalau pake Dapil, 60%  Dapil itu di Jawa dan 40% di di luar jawa. Jadi kalau dibilang pemerataan, malah nggak. Memang rata, rata per kepala maksudnya, per kepala anggota DPR itu rata dibagi dan rata per penduduk. Tapi, pemerataan dan pecepatan pembangunan itu, daerah yang ketinggalan justru harus dipompa stimulus lebih tinggi dibanding daerah yang sudah maju kan. Nah, disitu argumennya, logikanya tidak masuk yang percepatan seperti itu. Karena di Jawa akan mendapatkan dana lebih banyak.

Kedua, soal praktek rawan, saya tidak mau suudzon dulu atau berpraduga jelek dulu terhadap anggota DPR kita. Tapi dana seperti ini, tentu dia ambil contoh dari Philipina dan Amerika Serikat. Namanya Pork Barrel, dana Gentong Babi. Sama persis. Karena di Philipina terutama, setiap anggota Kongres dan Senat menerima Rp 15 M per kepala. Persis Rp 15 M. Boleh dicek datanya di Kongres sana. Jadi, setiap anggota kongres menerima Rp 15 M per kepala, kurang lebih, di sana pakai Peso. Kemudian pada prakteknya, dikritik sama masyarakat disana. Itu yang mendasari kritik kita. Kita ini bukan calo. Saya ini orang biasa, pemerhati, cuma kita mengamati kondisi di sana. Di Philipina, sampai dibuat semacam suatu badan yang memantau dana-dana ini larinya kemana.

ELSHINTA: Jadi seperti ada adopsi kebijakan dari luar negeri diterapkan di kita?

BENHAN: Ya, bahkan Rp 15 M pun dipakai patokannya dari sana. Kalau saya rasa begitu. Kenapa juga bisa kebetulan begitu juga, dia pakai angka US$ 1.5 million. Terus pada kenyataannya terjadi banyak kick back dan komisi. Kick-back kembali kepada anggota DPR. Karena walaupun dia tidak memegang dana, tapi dia menentukan alokasi dananya kemana. Iya kan?  Kita juga tahu, seorang pejabat pemerintah, Bupati, bukan dia yang megang cash, tapi dia yang menentukan kebijakannya untuk apa. Korupsi dalam tender-tender, seperti tender (kendaraan) pemadam kebakaran, bukan dia yang memegang cash, tapi dia yang menentukan perusahaan mana yang mendapatkan proyek itu. Kira-kira seperti itu.

ELSHINTA: Tetap saja ada fee mungkin yang diterima, begitu?

BENHAN: Ya seperti itulah, kemungkinan ada kick-back dan komisi.

BAMSAT: Jadi begini…

ELSHINTA: Silahkan Pak Bambang…

BAMSAT: Jadi begini.. Kita tidak mengadopsi mentah-mentah itu, karena memang undang-undang kita berbeda. Kita, DPR di sini hanya punya kekuasaan budgeting. Pemberian budget dan pengawasan. Kita membudgetkan semua daerah katakanlah harus memperoleh… ini soal angka, soal usulan, bisa tambah bisa kurang, dan ini disesuaikan dengan kondisi Dapil masing-masing. Kalau Jakarta misalnya, tidak perlu mendapatkan bantuan. Nah, ini baru usulan, nanti didalami, disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga betul-betul setiap daerah menikmati kue pembangunan.

Kalau sudah diketok palu secara nasional, anggota DPR tidak punya lagi kekuasaan untuk negosiasi seperti misalnya mendapatkan fee atau apa… karena ini keputusan nasional. Apa yang kita mainkan dengan kepala daerah? Kalau ini kita mainkan secara sembunyi-sembunyi, mungkin bisa… Eh… lu mau dapat berapa? Gua ketok palu, sekian persen ya? Apa yang mau kita negosiasiin? Apa yang kita mau dapat kickback/feedback-nya? Orang untuk keputusan nasional… Makanya, kalau mau kasih argumentasi, harus pakai dasar. Kalau yang sebelumnya itu benar ada feedback/kickback, karena memang ditentukan oleh pusat. Daerah A dapat berapa, daerah B dapat berapa itu adalah kewenangan pusat, dari dana yang Rp 7.1 trilyun kemarin. Kalau ini ketok palu secara nasional, dan semua daerah dapat.

ELSHINTA: Ya Pak Bambang, mohon maaf waktunya terbatas..

BAMSAT: Itu baru usulan Golkar. Saya kira, kita semua, saya yakin, tidak ada yang anti pembangunan daerah. Kita semua ingin kue nasional ini dinikmati juga sampai ke desa-desa, sampai ke daerah. Sehingga semua rakyat Indonesia ini bisa merasakan kue pembangunan. Karena kita lihat ketimpangan, hampir seluruhnya anggaran kita, pusat ini, dalam bentuk DAU ke DAU, habis untuk belanja modal; habis belanja bayar gaji. Tidak banyak untuk dibelanjakan untuk infrastruktur sehingga bisa menikmati rakyat dalam bentuk upah.

ELSHINTA: Terima kasih Pak Bambang dan Pak Benny.. mohon maaf kita sudahi karena ada informasi gempa Sorong yang berpotensi Tsunami…

Terima kasih kepada Mas Baban Sarbana (@babansarbana) yang telah secara sukarela membuatkan transkrip wawancara ini.

One thought on “Wawancara Elshinta Dana Aspirasi: Bambang Soesatyo dan Benny Handoko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s