Jokowi Setuju 6 Ruas Jalan Tol, Harapan Jakarta Baru Sirna


Kemarin, 9 Januari 2013 saya kaget membaca berita di media online: Jokowi Setuju Proyek 6 Ruas Jalan Tol dilanjutkan, setelah pertemuan tertutup selama sekitar 3 jam bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Padahal 4 November 2012, baru dua bulan lalu Jokowi mengatakan, “Saya tidak pro jalan tol, saya pro ke angkutan massal.” Mengapa terjadi perubahan sikap Jokowi ini? Berikut kutipan dari KOMPAS.com:

Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui proyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataannya saat masih menjadi Calon Gubernur DKI yang saat ia berkampanye menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Karena menurutnya dengan pembangunan tol dalam kota, tidak akan mengurai kemacetan justru menambah keinginan warga untuk membeli kendaraan pribadi.

“Bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini kebutuhan yang saya lihat kebutuhan ada kalkulasi, yang kedua bis masuk dan transportasi massal bisa masuk,” kata Jokowi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (9/1/2012).

“Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak,” kata Jokowi.

Jawaban Jokowi di atas sungguh mengecewakan. Terus terang Jokowi adalah benteng terakhir warga Jakarta agar proyek dari Kementerian PU ini tidak jadi dilaksanakan di Jakarta. Namun harapan itu pupus sekarang dengan sikap terakhir Jokowi yang menyetujui proyek ini. Tidak hanya itu, harapan akan Jakarta Baru yang didambakan banyak pemilih Jokowi-Ahok di pilgub kemarin besar kemungkinan juga akan ikut sirna.

Apa itu 6 Ruas Jalan Tol?

Proyek 6 Ruas Jalan Tol ini adalah mega proyek yang belum pernah dilaksanakan di Jakarta dalam kurun waktu yang demikian singkat. Proyek yang ditaksir senilai 42 triliun (dan dalam aplikasinya bisa membengkak) ini adalah 6 jalan tol dalam kota yang masing-masing memiliki 6 ruas dan akan melayang di atas jalan raya dan bahkan jalan tol yang ada sekarang dan diprediksi selesai seutuhnya pada tahun 2022 (proyek 9 tahun).

Rencana Jalur 6 Ruas Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Oleh karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.

“Untuk Ibu Kota dimanapun masih sangat kecil. Maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation,” kata Djoko.

Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam tulisan saya sebelumnya, Mimpi Transportasi Publik Jakarta, saya mengulas bagaimana 6 Ruas Jalan Tol ini malah akan mematikan hasrat Jakarta untuk memiliki sistem transportasi publik yang ambisius seperti MRT atau LRT yang terintegrasi. Dalam tulisan itu saya juga mengulas pro kontra antara MRT vs Jalan Tol 6 Ruas. Jalan tol tidak cocok untuk transportasi publik dan didesain untuk menyamankan pengguna kendaraan pribadi. Dan jangan berharap pengguna kendaraan pribadi yang telah merasa nyaman dengan mobil pribadinya untuk mau pindah ke sistem transportasi publik.

Hukum transportasi berikutnya yang perlu diingat:

Pertambahan mobil di jalan selalu lebih cepat daripada pembangunan jalan baru. Sehingga pada akhirnya sebanyak apapun jalan dibangun tetap tidak akan cukup kapasitasnya untuk menghindari kemacetan, tanpa adanya perpindahan penggunaan transportasi privat ke publik.

Studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol dalam kota tidak lagi dipertimbangkan di negara-negara maju karena:

  1. jalan tol didesain untuk kendaraan besar yang memerlukan mobilitas cepat,
  2. tidak efisien untuk mobilitas warga kota karena sebagian perjalanan dalam kota mencakup jarak yang lebih pendek,
  3. menimbulkan lebih banyak lalu lintas,
  4. memiliki dampak negatif terhadap nilai properti dalam kota.

Bayangkan saja bila busway lewat Jalan Tol 6 Ruas ini sesuai syarat Jokowi. Apakah penumpang bis akan diturunkan di tengah tol? Apakah halte akan dibangun di samping tol yang rata-rata akan memiliki ketinggian 15-25 meter di atas tanah?

Jalan tol dalam kota, mau dibungkus dengan argumen apapun, hanya bermanfaat bagi pengguna kendaraan pribadi dan bisnis, yang idealnya mereka dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang lebih cepat namun dengan dampak lingkungan, sosial negatif yang dirasakan seluruh warga Jakarta. RUJAK memiliki tulisan mengenai dampak lingkungan dari proyek ini. Tidak sulit untuk mencernanya: pertambahan jalan dalam kota -> pertambahan kendaraan -> polusi meningkat -> kesehatan warga memburuk.

Proyek Gratis Tanpa Resiko?

Argumen lain Proyek 6 Ruas Jalan Tol yang terdengar konyol adalah proyek ini adalah investasi murni swasta, sehingga Pemda DKI tidak perlu keluar dana dan tidak ada resikonya. Argumen ini benar, namun kalau dibanggakan seperti itu adalah pembodohan publik, seakan-akan pihak swasta dengan “hati mulia”-nya mempersembahkan jalan tol untuk DKI.

Untuk proyek ini, PT Jakarta Tollroad Development ditunjuk sebagai investor tunggal pengembang dan operator tol 6 ruas ini. Konsorsium yang baru dibentuk khusus untuk mengembangkan proyek ini merupakan gabungan dari PT Jaya Real Property (22,5%), PT Pembangunan Jaya Ancol (20%), PT Jaya Konstruksi (16%), PT Pembangunan Jaya (9%), PT Jakarta Propertindo (7%) and PT Jaya Land (3.5%). Yang familiar dengan dunia properti pasti tidak asing lagi dengan nama perusahaan-perusahaan di atas.

Sistem kerjasama dengan pemerintah adalah BOT (build, operate, transfer) sama dengan yang dilakukan pengembang dan operator tol seperti Jasa Marga. Prinsipnya JTD akan mencari dana untuk pembiayaan proyek ini, menyeleksi kontraktor untuk mengerjakan proyek, menentukan tarif tol bersama Menteri PU, mengoperasikan tol, memungut iuran tol, mengambil profit dari pemasukan tol, dan kemudian mengembalikan hak pengembangan dan operasi jalan tol kepada Pemerintah setelah masa kontrak kerjasama berakhir. Yang dapat memberikan izin kepada JTD untuk mengembangkan dan mengoperasikan tol ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu persetujuan Jokowi dibutuhkan oleh Menteri PU dan JTD.

Proyek ini gratis? Tentu tidak. Ada “biaya” yang memang tidak dibebankan langsung kepada Pemda DKI, tapi kepada warga Jakarta. Warga Jakarta yang nantinya menggunakan tol ini (karena tidak ada pilihan lain, jalan lainnya macet) akan membayar tarif tol premium (dijamin di atas tarif tol dalam kota sekarang). Warga Jakarta pengguna mobil pribadi menjadi “korban” kebijakan ini. Warga Jakarta pengguna transportasi publik pun tidak akan lolos dari beban biaya ini mengingat rencana Jokowi menggunakan tol ini untuk transportasi publik. Bis yang lewat jalan tol ini otomatis juga dikenakan biaya tol premium yang pada akhirnya akan dibebankan kepada penumpang bis.

Intinya operator tol JTD ini akan mendapatkan profit dalam jumlah besar (hitung saja sekitar 20%-30% dari nilai kontrak), bank akan mendapatkan profit dari bunga pinjaman dana proyek (tidak mungkin JTD punya cash 42T), produsen mobil penjualannya akan berlipat ganda, dan segala dampak baik dari segi biaya maupun dampak yang intangible seperti dampak sosial, lingkungan akan ditanggung warga Jakarta. Dampak lain yang tidak kelihatan adalah kehilangan kesempatan membangun sistem transportasi publik yang bagus karena seperti tulisan saya sebelumnya: jalan tol dan transportasi publik adalah kebijakan yang saling melemahkan bukan saling melengkapi.

Sama halnya dengan operator tambang dan migas di Indonesia yang kita serahkan kepada pihak swasta asing. Apakah investasi ini bebas resiko? Apakah mereka nambang dengan gratis? Apakah Pemerintah RI rugi? Kritik yang sama terhadap operator tambang dan migas asing yang dicap sebagai “penghisap SDA negeri ini” mestinya juga diberlakukan terhadap pemberian izin pengembangan jalan tol kepada swasta, kalau kita mau konsisten.

Apakah tidak ada resiko dalam pemberian izin kelola kepada swasta ini? Ini juga tidak benar. Lihat saja monumen tiang-tiang monorel yang telah membisu bertahun-tahun di sepanjang Jl. Rasuna Said, Jakarta. Tiang-tiang monorel itu adalah hasil dari investasi swasta di infrastruktur publik yang terhenti di tengah jalan karena macet di pembiayaan. Bank yang memberikan dana tidak berani meneruskan karena tidak yakin dengan profitabilitas yang dijamin pihak swasta. Bila infrastruktur publik ini dikelola negara (walau dengan pinjaman dana dari asing seperti MRT), jaminan yang diberikan akan lebih meyakinkan pihak investor, dan lebih mungkin untuk diteruskan.

Contoh lain adalah Lumpur Lapindo, eksplorasi gas yang dilakukan pihak swasta. Bukan gas yang keluar tapi lumpur, dan pihak swasta menghindar dari keharusan mengganti rugi. Terpaksa dana dari APBN keluar untuk menalangi dan sampai sekarang Lapindo masih berutang ganti rugi lahan warga yang dianggap “dibebaskan” karena luapan lumpur ini.

Bukannya saya anti terhadap pengembang swasta atau operator tambang asing. Namun pemberian izin pengelolaan aset dan infrastruktur publik milik negara ini hendaknya dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan manfaat sebesar-besarnya untuk warga negara dan warga kota bukan untuk pengembang swasta. Dan hal ini tidak perlu dibanggakan sambil melakukan “pembodohan” bahwa ini investasi gratis tanpa resiko.

…operator tol JTD akan mendapatkan profit dalam jumlah besar, bank akan mendapatkan profit dari bunga pinjaman dana proyek, produsen mobil penjualannya akan berlipat ganda, dan segala dampak baik dari segi biaya maupun dampak yang intangible seperti dampak sosial, lingkungan akan ditanggung warga Jakarta.

Kemasan Jakarta Baru, Isinya Jakarta Lama?

Mari kita tilik visi Jokowi-Ahok saat kampanye Pilgub tahun lalu:

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public.

Apakah visi ini hanya rangkaian kata-kata tanpa makna? Bagaimana mungkin pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini bisa mewujudkan visi di atas? Polusi sudah di depan mata, transportasi publik yang terabaikan karena kepentingan pemilik (dan produsen) kendaraan pribadi, estetika kota yang makin jelek dengan jalan layang malang-melintang. Sulit rasanya melihat transformasi Jakarta menjadi kota modern yang rapi, yang layak dan manusiawi dengan dibangunnya jalan tol dalam kota ini.

Untuk mendapatkan gambaran tandingan, saya akan mengutip beberapa pernyataan dari Enrique Peñalosa, walikota Bogota (Kolombia) tahun 1998-2001 yang memberikan visinya mengenai sebuah kota yang maju, yang menurut saya lebih mendekati impian Jakarta Baru daripada pernyataan-pernyataan dari tokoh publik manapun. Sumbernya dari pidatonya di San Fransisco yang difasilitasi ITDP (Institute for Transportation and Development Policy).

“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation.”

“If we’re going to talk about transport, I would say that the great city is not the one that has highways, but one where a child on a tricycle or bicycle can go safely everywhere.”

“I don’t say this as a car-hater–I have a car, I think cars can be wonderful to go to the countryside–but clearly the faster cars go in a city, the wider the roads are, the less pleasant is it to be around. The narrower the street, the slower the speeds, the wider the sidewalks, the better you can feel. High-velocity urban roads are sort of fences in a cow pasture.”

“There is no such thing as a ‘natural’ level of car use in a city. There is nothing technical about how much space you should give to cars or to pedestrians. It’s not like you have to ask a transport engineer permission. What is clear is this is a political decision.”

“We are living in an environment where our children are constantly in danger of being killed, but what is shocking is that we think this is normal. A good city is good for children, for the handicapped, for low-income people, for the elderly, for the most vulnerable citizens.”

“All constitutions have many rights, pages and pages of rights. With so many rights, I’ve never found that any constitution includes the right to park. Governments have the obligation to provide health, to provide education, to provide housing, but not necessarily to provide parking. This is a private problem.”

“People tend to think sidewalks are relatives of streets, because they live next to each other. But in fact, sidewalks are not for getting from one place to another. Sidewalks are for talking, for doing business, for playing, for kissing. Sidewalks really are relatives of parks.”

“Whenever people use public transit, it’s not because they love the environment. In advanced cities in Zurich or in London, most people use public transit, even the rich. Why do they use it? Because they have to. If we want people to use public transport, we have to improve transit but we also need to restrict car use, a little bit of the carrot, a little bit of the stick.”

“Most cities in the world where people use public transit it’s difficult to park.”

“Those who have a private motorcar have the right to safe mobility. People in government will have to take a risk, they will have to make decisions that are unpopular to at least some people. You have to do uncomfortable things.”

Saya tidak akan menerjemahkan kutipan di atas satu per satu (serahkan job itu pada Google Translate :)) namun inti dari gagasan Enrique Peñalosa yang merevolusi sistem transportasi publik kota Bogota (busway Jakarta terinspirasi dari sana) dapat saya rangkum sebagai berikut.

Ide Enrique Peñalosa tentang sebuah kota yang maju bukan kota yang mana warganya berlomba memiliki mobil pribadi tapi yang warganya bahkan yang kaya sekalipun menggunakan transportasi publik. Baginya mobilitas publik sebagai hak publik mengalahkan hak mobilitas privat dan ia percaya pengendara mobil harus membayar lebih untuk mensubsidi transportasi publik.

Semakin lebar sebuah jalan, semakin cepat mobil bergerak, semakin tidak nyaman berada di sekitarnya. Sebaliknya semakin sempit sebuah jalan, semakin lambat kecepatan mobil, semakin lebar trotoar, dan warga pejalan kaki akan merasa semakin baik. Anak-anak, orang cacat, orang tua dan warga miskin adalah calon korban kota yang lalu lintasnya padat dan cepat. Kota yang baik adalah kota yang melindungi warganya yang paling lemah.

Tidak ada ukuran batas alami penggunaan mobil di dalam kota. Tidak ada hitungan teknis berapa bagian dari jalan yang harus diberikan kepada mobil dan berapa yang harus diberikan kepada pejalan kaki. Ini soal pilihan politik. Kota seperti apa yang ingin kita huni.

Kehidupan sosial sebuah kota akan lebih hidup dengan trotoar yang semakin luas. Trotoar menjadi sarana berbicara, bisnis, bermain, perluasan dari taman. Trotoar mestinya tidak dikorbankan untuk sarana parkir pemilik kendaraan privat.

Orang-orang tidak menggunakan transportasi publik karena mereka suka, tapi karena mereka harus. Untuk memungkinkan itu terjadi, pemerintah harus “memaksa” dengan kebijakan yang tidak nyaman bagi pemilik mobil pribadi tapi juga menyediakan sistem transportasi publik yang layak untuk digunakan. Kebijakan membatasi penggunaan mobil pribadi dapat dilakukan dengan membatasi lahan parkir, menaikkan tarif tol atau tarif penggunaan jalan.

Kota yang hebat bukanlah kota yang memiliki banyak jalan tol, tetapi yang di mana seorang anak dapat bersepeda dengan aman ke mana saja.

Saya dapat membayangkan gagasan Enrique Peñalosa di atas diterapkan untuk Jakarta. Taman dibangun, trotoar diperlebar, transportasi publik ditingkatkan dengan busway yang terkoneksi dengan feeder bus dan jalur-jalur jarak menengah dan jauh dihubungkan dengan MRT dan monorel. Mobil-mobil pribadi yang semakin berkurang karena kebijakan ERP dan tarif parkir yang mahal membuat orang enggan menggunakan mobil pribadi. Warga Jakarta memilih bersepeda dan berjalan kaki untuk jarak pendek dan menggunakan bis atau kereta untuk perjalanan jarak jauh dan jarak menengah. Polusi berkurang, manusianya lebih sehat, tempat nongkrong tidak terbatas di ruangan ber-AC mal-mal yang menjamur. Kegiatan sosial warga tidak lagi di dunia maya saja. Ini Jakarta Baru yang dapat saya bayangkan.

Namun Jalan Tol 6 Ruas yang malang melintang di atas jalanan ibukota, jumlah mobil pribadi yang berlipat dua, kemacetan yang tetap terjadi karena mobil numpuk di pintu masuk dan keluar tol, asap dari knalpot kendaraan yang semakin tebal, membangunkan saya dari mimpi Jakarta Baru. Ini sih masih Jakarta Lama.

42 thoughts on “Jokowi Setuju 6 Ruas Jalan Tol, Harapan Jakarta Baru Sirna

  1. Bagi sebagian besar orang, sikap jokowi mengecewakan. sebagian yg lain mungkin biasa saja. Sebagian betul alasan 6 ruas tol dlm kota tdk pro tranportasi masal. Tp kalau saya sih sdh terlalu lelah hampir 20 thn jakarta ya begitu2 saja. Paling tdk sekarang sdh ketok palu monorel, sebentara lagi MRT, kedepan terowongan air,dll (mudah2an). saya setuju sama GM : Bagi saya, yg selalu hrs dijauhi dlm menghakimi orang atau kebijakan: sikap yg tergesa-gesa. tapi tetap perlu diawasi terus. Paling tidak TUKAR GULING jokowi dan jokowir ada manfaatnya buat masyarakat. Makasih

    • Monorel adalah proyek yang “diserahkan” kepada investor swasta. Satu bentuk “lepas tangan” Pemda DKI. Tidak ada jaminan kesuksesannya dan sejalannya proyek ini dengan blueprint sistem transportasi publik Jakarta (kalaupun itu ada).
      MRT masih belum jelas dan sebagaimana tulisan saya sebelumnya: https://benhan8.wordpress.com/2012/11/05/mimpi-transportasi-publik-jakarta/ dengan dibangunnya jalan tol 6 ruas ini, efektivitas MRT akan berkurang dan semakin sulit “memaksa” warga Jakarta terutama kelas menengah untuk pindah ke transportasi publik. Tapi ya mari kita tunggu 15 Januari nanti.

      • kan tukar guling biar program dia yg laen bisa dimulai. Mungkin kl jokowi gak mau 6 tol yah sama saja MRT mandeg, proyek kampung jg gak disetujui. Makanya setelah kmren MRT diputus kan (agus M bilang maksimal tgl 23) jokowi lebih percaya diri ngadepin dahlan. Perhatin deh. Tp buat saya msh lumayan lah dibanding puluhan thn kebelakang, kritis boleh tp jgn lah patah arang biar bisa ngawasin sambil tarik ulur.

      • Ya jelas dong, karena ini sudah masuk dalam sistim tata Ruang yg dibuat oleh Foke sendiri dan tak mungkin dihentikan sama sekali hanya mungkin dinegosiasikan. Tentulah para investor dan pembuat jalan tol akan melobby PU dgn mendesak agar Men. PU menekan Jokowi dengan trade-off mendukung MRT. Toh ini semua pekerjaan Foke juga bersama semua pengusahanya yg sudah meneken kesepakatannya dan akan sukit dibatalkan oleh Jokowi. Nah proyek lainnya yang masuk pada APBD 2013 dan rencana proyek lainnya tentulah itu menjadi domain dan kapasitas Jokowi sendiri. Dan kalau mau merubah Tata Ruang Kota yg sudah diperdakan dan disetujui secara nasional dalam Tata Ruang Wilayah dan perkotaan Nasional akan sulit sekali. Lha masak Jokowi main sikat,layaknya JK dituduh melanggar berbagai aturan yg sebenarnya membelenggu berbagai kebijakannya secara implementatif meski secara perencanaan mendukung. Ya namanya juga dalam pembuatan UU maupun Perda ada politik transaksional yang kental, shg menjadi pekerjaan berat bagi MK utk selalu jeli melihat berbagai UU dan Perda itu agar sesuai bagi kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya kepentingan segelintir orang yg bermain sabun di DPR dan DPRD, nah disitulah masalahnya berbagai kendala sangat rumit secara hukum dan birokratisnya utk dilakukan oleh Jokowi-Ahok. Nah nantilah kalau Jokowi-Ahok jadi Presiden dan Wapres dgn dukungan parlemen pusat dan juga di daerah dengan kebijakan tegas (kalau perlu sedikit tangan besi gaya Suharto) barulah bisa dibuat sebuah platform yg kompatibel dan kuat demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat kecilnya yg selama ini dikangkangi oleh kepentingan segelintir kapitalis yg bermain di rana birokrasi dan parlementaria negara ini utk mengeruk uang negara dgn berbagai cara, kan anda juga pendukung Foke bukan ? Jadi kita jangan asal main gebuk dan lihat kondisonalnya juga terhadap berbagai kendala, bargaining power dari kelompok penguasa dan pengusahanya (yg mendukung Foke karena sudah disetujui Foke juga, hehehe) serta trade-off yg sudah dimainkan oleh Jokowi agar ada programnya juga bisa diikutkan dengan cara negosiasi dgn Depeku, Dep. PU, Dehub, dll. Sedang jajaran birokrasi di DKInya sih pastilah harus mengikuti pakem yg mulai diletakkan oleh Jokowi-Ahok agar birokrasinya profesioanl, tidak korup, tidak malas, efisien, efektif sebagai pelayan rakyat DKI.

    • kalo membaca artikel diatas,..saya setuju 100%,,bahwa jalan tol masuk kota,hanyalah pertimbangan BISNIS….
      Kenapa ko yg selalu ngotot dan bisa jalan hanya jalan Tol?..karena MRT,MONORAIL,dan angkutan PUBLIC sejenis,..mempunyai TINGKAT KELAYAKAN yg lebih rendah.
      Menurut saya sebaiknya diterapkan ERP spt singapore,..kemudian HASIL
      ERP digunakan untuk SUBSIDI ANGKUTAN PUBLIC,..seperti MRT,MONORAIL,..dll serta digunakan untuk MEMBANGUN JALAN NON TOL,…di TITIK2 macet saja.

      kalau kebijakan sekarang rencananya ERP dan TOL diterapkan bersama2..

      sma saja seluruh jalan di TOL…seharusnya ERP SAJA….seperti SINGAPORE…

      Kemudian terapkan BUS GRATIS,..MONORAIL dan MRT MURAH,…disubsidi dari ERP,..

      KALO menggunakan TOL,…TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK MASYRAKAT dan NEGARA(IFRASTRUKTUR NON TOL)….

      aplagi TENDERNYA cuma 1 peserta yg lolos prakualifikasi….aneh ya di jaman reformasi masih ada spt ini…

  2. Pertanyaannya adalah apakah HANYA proyek toll saja yang disetujui ?? jawabannya : TIDAK. Kalau hanya proyek jalan toll 6 ruas yang disetujui memang betul itu hanya pro transportasi pribadi. tapi betul apa yang dikatakan bro evan, selain proyek jalan toll 6 ruas itu proyek2 transportasi masal pun ikut dibangun contoh : monorail akan segera dijalankan tinggal menentukan payung hukum, proyek MRT juga segera diputuskan kurang lebih 15 januari ini, integrasi busway dengan bus2 sedang juga sudah mulai KOPAJA ac akan segera masuk jalur busway. jadi apa yang dijabarkan bro benhan ini benar APABILA HANYA proyek toll 6 ruas itu saja yang disetujui oleh pak Jokowi padahal kenyataannya proyek transportasi masal pun ikut dijalankan juga.

      • kalau begitu, mari kita lihat seiring berjalannya waktu, ini baru 3 bulan berjalan pemerintahan beliau ini merupakan awal, mungkin kalau sudah 2 tahun berjalan saya baru berani berkomentar entah positif atau negatif dan saya optimis proyek2 transportasi masal juga akan segera menyusul terlaksana tahun ini. Saya percaya pemerintahan pak Jokowi, dan saya mengerti benar bahwa semuanya butuh proses yang tidak sekali jadi, Dan saya yakin pak Jokowi sadar benar bahwa beliau mempertaruhkan reputasi beliau sendiri di setiap keputusannya sesuai dengan pernyataan pak Basuki di satu rekaman youtube pemprov DKI bahwa mereka mempertaruhkan seluruh nama baik mereka dalam pekerjaan ini. Semoga yang terbaik yang jadi. Hope for the best.

    • Kalo yg PASTI2 jalan adalah,..1……MRT sdh ada pendanaan dari jepang,…karena PINJAMAN DIJAMIN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

      2.JALAN TOL,..kalo disetujui,…KARENA SECARA BISNIS FEASIBLE…BANK AKAN MEMBIAYAI…INVESTOR BANYAK BERMINAT,..meskipun yg “LOLOS”…”PRAKUALIFIKASI” cuma 1 kelompok…

      itu saja.

      MONORAIL,…saya YAKIN TIDAK AKAN JALAN,…KARENA BANK tidak ada yg BERMINAT…

      Kecuali DISUBSIDI.

  3. Jalan tol swasta dan transportasi publik yg murni didanai pemerintah saling bertentangan dan melemahkan? Mungkin, tapi begitu pula dengan argumen “jalan layang yang malang melintang di atas kota” dan “terganggunya aktivitas pejalan kaki dan anak kecil pengendara tricycle”. Entahlah, saya hanya takut vonis anda terlalu prematur dan terlalu yakin saja.

    Walau tidak dapat dipungkiri investasi swasta memang memiliki potensi besar mempengaruhi berbagai kebijakan di masa mendatang. Dan mungkin saja memang ada konspirasi besar di balik endorse PDIP dan Gerindra terhadap Jokowi, yang melibatkan, sebut inisial: Soros?

    • Terbersitkah pertanyaan ini: mengapa mudah mencari investor swasta 42T untuk jalan tol tapi sulit untuk MRT? Jelas mana yang lebih profitable. Namun pola pikir Pemda tidak boleh soal profit melulu. Menyediakan sarana transportasi publik adalah kewajiban Pemerintah. Gubernur bertugas mencarikan funding agar sistem itu dimungkinkan dan bukan malah memberikan izin-izin kepada investor swasta untuk mengisi pundi-pundi pribadi mereka dan produsen mobil.

      • sejak diangkat ya inilah kebijakan jokowi yg menguntungkan pengusaha dn kelas menengah. kemaren2 kan kebanyakan unt menengah bawah. Kalaupun skrang bnyk yg protes toh sdh cukup menyenangkan semua golongan yg memilihnya. Sekaligus jg menyenangkan pemerintah. Politis lah…..

      • Justru ini yang kita khawatirkan: kebijakan menyenangkan semua pihak ala SBY. Akhir-akhirnya yang dikorbankan adalah visi Jakarta Baru itu. Dan karena Jokowi memegang tinggi harapan banyak warga Jakarta, kekecewaannya pun akan lebih terasa, kalau ia gagal memenuhi harapan.

      • ya itu sudah rahasia umum lah. anda naif atau…? seperti dahlan iskan yg kemarin sakit hati diganggu dgn pernyataan2 DPR, lalu tiba2 mempromosikan mobil listrik. setelah nabrak, diblow up kemudian diblow up kembali…

        kita kan jg tau disain pembangunan jakarta yg sengaja dibengkalaikan, sejak puluhan tahun ke belakang, demi profit big oil dan industri otomotif, pasti jg atas sepengetahuan dan approval DPR. kalau tidak bisa dikatakan DPR lah supporter utamanya.

        bagi saya kok terlalu sempit logikanya kalau kita hanya menyalahkan jokowi seorang saja. bagi saya yg penting proyek transportasi massal bisa terus jalan. but in general, a good article, though..

  4. Sip, setuju saya dengan tulisan ini. Jakarta sudah sangat tertinggal dalam hal transportasi publik, semuanya berjalan sendiri (kereta api, metromini, transjakarta, angkot) tidak ada suatu sistem yang menggabungkan transportasi publik tersebut. Nah ini malah menutup mata atas ketertinggalan tersebut dengan argumen ketertinggalan atas jumlah jalan tol dari suatu kota.
    Apa tidak ada yang berfikir untuk menuju transportasi publik yang murah dan nyaman sehingga harus menyerah pada kenyataan dan berkata “ya sudahlah, jalan raya saja yang ditambah kalau transportasi publik masih seperti ini”. Kenapa pikiran itu tidak dibalik, ” ya sudahlah, cukup saya dengan jalan raya, mari mulai membuat transportasi publik jauh lebih baik”.
    Mimpi? Harusnya tidak, pembangunan tol yang sampai 9 tahun, akan lebih singkat waktunya untuk mengganti seluruh armada transportasi publik yang lebih nyaman, merancang dan menerapkan sistem menjadi kesatuan, perbaikan jalur pejalan kaki dan penerapan tarif mahal untuk masuk jalan2 protokol yg dijangkau transportasi publik. Betul?
    Atau…..semua ini terkait hembusan “kabar” yang mengatakan bahwa tidak akan ada transportasi publik di negeri ini, jika perusahaan-perusahaan otomotif itu masih “setor” kepada penguasa…..entahlah.

    • Setuju. Kalo kita berkunjung ke kota-kota besar di luar negeri, hanya rasa cemburu yang muncul saat menikmati sarana transportasi publiknya.
      Membangun jalan tol menunjukkan keberpihakan kepada produsen mobil, kelas menengah atas, dan perusahaan swasta dan mengabaikan hak-hak mobilitas publik. Walaupun ada upaya untuk menambah armada bis dll, dibandingkan dengan 42T alokasi untuk megaproyek tol ini, rasanya kecil sekali.

      Yoga Adiwirnato, Direktur ITDP Indonesia mengatakan: “kalkulasi kami menunjukkan bahwa dana Rp 42 T bisa digunakan untuk mengurangi waktu tunggu busway menjadi 2 menit, tiga kali lipatkan kapasitas penumpang busway, membangun shelter yang lebih besar, mengintegrasikan jaringan minibus ke sistem busway dan menyediakan busway secara gratis untuk 20 tahun ke depan.”

      Tapi kita tahu tentunya investor swasta tidak berminat untuk investasi ke busway seperti di atas. Tanya kenapa.

  5. Bali sepertinya akan menjadi the next Jakarta untuk urusan macet. Macet di Bali selatan bukan “angan-angan” lagi. Sayangnya pemerintah memilih fokus pada pembangunan jalan tol yg merupakan hal baru di Bali. Sementara realisasi transportasi umum yg baik kesannya lama sekali, juga bnyk rencana kurang direncanakan dgn baik.

    • Bali sepertinya ga punya transportasi publik ya? Akhirnya pada nyewa motor dan mobil hehe. Kota turis seperti Bali mestinya punya sarana transportasi publik seperti trem dalam kota. Bangun tol dalam kota malah hancurkan estetika.

  6. ya itu sudah rahasia umum lah. anda naif atau…? seperti dahlan iskan yg kemarin sakit hati diganggu dgn pernyataan2 DPR, lalu tiba2 mempromosikan mobil listrik. setelah nabrak, diblow up kemudian diblow up kembali…

    kita kan jg tau disain pembangunan jakarta yg sengaja dibengkalaikan, sejak puluhan tahun ke belakang, demi profit big oil dan industri otomotif, pasti jg atas sepengetahuan dan approval DPR. kalau tidak bisa dikatakan DPR lah supporter utamanya.

    bagi saya kok terlalu sempit logikanya kalau kita hanya menyalahkan jokowi seorang saja. bagi saya yg penting proyek transportasi massal bisa terus jalan. but in general, a good article, though..

  7. Mungkin yg gak stuju sama tulisan ini ga pernah jalan2 keluar negri sperti Singapura atau Hongkong kali ya.. Coba skali2 jalan2 keluar negri tanpa ikut tour, dan jalan2nya pake transportasi public aja.. Pasti ngerti dech rasanya ga usa ada tol..

  8. Yasudah bsk klo tol jd…kalo lo make gw sumpahin ban mobil lo bocor terus..
    You dont like it.. then move from jakarta.. udah dr dulu jkt gini2 aja..baru mau usaha udah dkritik..nanti klo sukses…cari2 kesalahan lagi…pengkritik itu g akan pernah puas sbelom bs menjatuhkan..

  9. pembangunan yg tidak merata. pola pikir masyarakat yg mengharuskan utk memiliki kendaraan pribadi. ah..terdengar sangat indah utk para produsen otomotif,agak skeptis dgn impian utk sarana transportasi publik dan tanpa macet jika melihat kebelakang..maaf kawanku,seperti tidak salah lagi jika saya bilang negara kita memang diarahkan untuk jadi konsumen tetap negara produsen,bahkan untuk makanpun yg bisa kita hasilkan harus impor..

  10. haduh aq gak baca semunya si mas…. tapi y tg saya tau bayak jalan tol di kota kota besar di dunia di runtuh karna ya memang gak cocok untuk kota padat penduduk seperti halnya jugajakarta. kasian anak kecil gak bisa main…. di seoul jalan tol di runtuhkan untuk taman… …gak tau lah saya ini ngomong apa pi yang pasti saya sangat tidak setuju jalan tol dalam kota. bukan jadi tamba happy… malah sebaliknya… smending solusi lain…

  11. Bang, menurut saya ada atau tidaknya 6 ruas tol ini, jumlah mobil tetap akan selalu meningkat karena jumlah middle-class semakin besar yang didorong pertumbuhan ekonomi pesat. Oleh karena itu saya pikir pembangunan jalan tol dan transportasi umum yang baik bisa saling melengkapi.

    Mungkin ada baiknya bila kita melihat contoh kota Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo memiliki jaringan MRT sepanjang 71.4 km dan terdiri dari 5 line. Sistem ini diakui sebagai salah satu sistem MRT terbaik di Amerika Latin. Setiap harinya MRT ini mengangkut 2.4 juta orang dan merupakan sistem terpadat kedua di dunia diukur dari jumlah penumpang per mil-nya.

    Namun, MRT yang seefisien itu, yang juga didukung sistem bus troli dengan 11 line dan sistem light rail, ternyata belum cukup memadai untuk mengurangi kemacetan di kota itu, yang dianggap sebagai salah satu yang paling parah di dunia. Bila dibandingkan dengan Jakarta, yang baru akan membangun MRT line pertama sepanjang 15 km, sistem transportasi umum kita masih sangat jauh tertinggal. Untuk mencapai sistem seperti yang dimiliki Sao Paulo perlu dana dan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, jumlah penduduk dan mobil di Jakarta pasti akan terus meningkat dan tidak ada jaminan kapasitas sistem transportasi umum cukup untuk menyerap mobilitas penduduk yang terus menanjak.

    Karena itu, menurut saya tidak ada salahnya membangun jalan tol 6 ruas tersebut. Bila digabungkan dengan adanya insentif untuk carpooling and Electronic Road Pricing, warga dapat menggunakan jalan tol tersebut dengan penggunaan mobil yang lebih efisien dan ikut mengurangi beban atas moda transportasi umum yang akan dibangunseperti bus dan MRT.

    • Betul bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mendorong orang membeli mobil, TERUTAMA kalau pembelian mobil itu adalah alternatif yang menggiurkan (harga murah, BBM subsidi). Perlu kebijakan disinsentif agar orang tidak tertarik membeli mobil dan memilih menggunakan transportasi publik.

      Masalah kota akan menjadi macet, itu pasti. Bahkan Singapore yang terkenal dengan sistem MRT-nya juga macet pada jam-jam tertentu di jalan-jalan tertentu. Namun warga kota tetap punya pilihan dengan adanya MRT. Lebih mudah meningkatkan kapasitas penumpang MRT daripada menambah jalan untuk mobil pribadi misalnya. Jadi ini masalah politik kebijakan.

      Dalam hal ini membangun jalan tol 6 ruas akan menjadi “hindrance” bagi pembangunan sistem transportasi publik karena fokusnya akan hilang. Blueprint MRT sudah ada, dan belum disetujui Jokowi namun menyetujui jalan tol 6 ruas ini duluan. Yang kita khawatirkan adalah soal prioritasnya. Apalagi bila pembangunan kedua sarana ini dilakukan bersamaan, bisa dibayangkan kemacetan yang harus dirasakan warga Jakarta untuk 3-4 tahun ke depan dan bahkan 9 tahun untuk proyek tol 6 ruas ini.

  12. haters-mu banyak juga bang, hahaha
    tapi kalo melihat sisi manfaatnya, lebih ngutamain percepatan eksekusi MRT-nya. saya sepakat rumus : Pertambahan mobil di jalan selalu lebih cepat daripada pembangunan jalan baru. Sehingga pada akhirnya sebanyak apapun jalan dibangun tetap tidak akan cukup kapasitasnya untuk menghindari kemacetan, tanpa adanya perpindahan penggunaan transportasi privat ke publik.
    trend konsumtif dan mobilisasi tinggi masyarakat ditambah keterjangkauan beli kendaraan pada akhirnya kembali macet, #saya menolak,

  13. susahnya ‘plan what we do & do what we plan’ kalo memang ternyata sdh ada blue print sistem transportasi,nambah jalannya memang penting,tp pembenahan sistem transportasi mestinya lbh penting ya..

  14. mas bisa ikutan public hearing yg akan diadakan pak jokowi dibalaikota hari selasa ato rabu. sampaikan saja. m.kompas.com/news/read/2013/01/12/1605430/Soal.Enam.Ruas.Tol..Jokowi.Siap.Dengar.Publik–megapolitan

  15. Pingback: Untuk Jakarta Baru, Jokowi Mesti Bakar “Kapal” | mind over matter

  16. Ketika melihat dr satu sisi, maka jelas terjadi kecacatan… Tp, dlm setiap formulasi kebijakan, tentu ada tarik menarik di dalamnya… apalagi siatnya estafet… Kemudian, pro bukan berarti tidak memperhatikan yang lainnya… Karena ketika pilkada, memang kemenangan konstituen, tp setelah duduk, apa etis jk hrs memenangkan konstituen saja? Tentu tidak bukan? Maka dari itu, mari kita ikuti lg bgmn perkembangan kebijakan2 yang akan dikeluarkan kedepannya… Untuk bergulirnya suatu pemerintahan dhn pimpinan baru yang msh seumur jagung, saya belum berani mengatakan langkah Jokowi cs. tidak konsekuen, tp ada baiknya kita kawal lg bagaimana kebijakan2 yang akan ditetapkan kedepannya… tx

  17. Elu baca dulu pernyataan jokowi pas bulan Nov 2012 dulu:

    http://m.tribunnews.com/2012/11/14/jokowi-dukung-6-ruas-jalan-tol-asal-ada-elevated-bus

    Kalo ahok cuma dukung 2 dari 6 ruas, semanan sunter, sunter -bekasi. Pertimbangannya untuk arus barang:

    http://m.merdeka.com/jakarta/2-ruas-tol-baru-bakal-terwujud-di-jakarta.html

    Kagak selalu jalan tol mengurangi kemacetan, dan juga menambah kemacetan. Kalo banyak entry dan exit nya ya nambah macet. Makanya jokowi proposed angkutan umum bisa gratis masuk tu tol, karena satu kendaraan ngangkutnya bisa banyak penumpang.

  18. Menurut saya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan adalah sebagai berikut :

    1. Menghilangkan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi (seperti dihampir semua negara)

    Dengan naiknya BBM sampai dengan dua kali lipat akan membuat masyarakat hanya menggunakana kendaraan pribadi pada saat benar-benar diperlukan.

    2. Membatasi usia kendaraan yang masuk Jakarta (seperti di Singapore)

    Setiap tahunnya akan ada pembelian kendaraan baru tetapi dilain pihak juga akan ada penjualan kendaraan pribadi ke luar kota Jakarta. Saya tidak tahu pasti jumlah kendaraan yang di atas 5 tahun tapi saya yakin lebih dari 50 %.

    3, Menaikkan Pajak Kendaraan

    Pajak kendaraan dinaikkan dua kali lipat dari yang sekarang. Sehingga orang berpikir untuk mempunyai kendaraaan dalam jumlah banyak. Semakin tua usia mobil maka semakin mahal pajaknya.

    4. Electronic Road Pricing (smart tag)

    Semua kendaraan dari luar kota Jakarta (Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor dll) harus membayar mahal untuk masuk Jakarta baik melalui tol ataupun jalan biasa. Harganya tidak boleh terlalu murah tapi harus cukup memberatkan misalnya 50.000 sekali masuk.

    5. Menghilangkan motor dari Jakarta (seperti di China)

    Banyak kecelakaan terjadi karena penggunaan motor. Selain membuat kota semerawut juga sulit untuk ditertibkan. Banyak yang tidak disiplin, melanggar lalu lintas dan juga sangat berbahaya untuk dipergunakan jarak jauh

    Dengan dijalankannya kebijakan ini saya yakin jumlah kendaraan pribadi akan berkurang jauh. Semua pemasukan dari hal-hal di atas dipergunakan untuk membiayai transportasi masal seperti MRT, Monorail, Busway, Trem dll. Kalau semua transportasi masalnya sudah jadi saya yakin akan lebih banyak lagi yang meninggalkan mobil pribadi.

    Jadi menurut saya tidak terlalu penting mengenai soal jalan tol yang akan dibangun yang lebih penting adalah pengelolaannya agar tidak terlalu banyak yang menggunakan kendaraan pribadi.

  19. saya setuju dengan diadakannya 6 ruas jalan tol, agar tidak terjai kemacetan dimana-mana..
    karena penduduk jakarta semakin sini semakin melonjak (y)
    hidup bapak jokowi dodo, andalah harapan kita😉

  20. Mas Benhan, perkenalkan saya rena dari protespublik. Jika berkenan bolehkah saya minta alamat email pribadi untuk kirim undangan diskusi terkait topik 6 ruas jalan tol?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s