Membangun Demokrasi Orang Biasa


Sebelumnya, turut berduka dan bersimpati kepada korban bencana alam di Sinabung, Manado, Subang, Indramayu dan daerah-daerah yang terkena banjir bandang dan tentunya warga Jakarta. Kesibukan pribadi dan persiapan untuk sidang kasus hukum saya membuat saya sedikit non aktif di Twitter dan di blog ini. Saya juga tidak terlalu mengikuti berita di socmed dan surat kabar soal deretan bencana alam yang menimpa negeri kita ini. Hanya tahu sedikit dari selintas liputan di televisi. Semoga badai bencana alam ini segera berlalu dan korban bisa tabah menghadapinya. Ini bagian dari ujian hidup kita sebagai manusia, pengingat bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan alam semesta.

Namun pada kesempatan yang sedikit ini saya ingin menulis sedikit soal sidang ke-13 saya besok di PN Jaksel. Sedikit curcol sifatnya.

Sidang Pencemaran Nama Baik Misbakhun dengan terdakwa saya sendiri akan digelar besok untuk yang ke-13 kalinya. Sejak awal Oktober hingga sekarang, tidak terasa sudah selusin kali persidangan saya jalani didampingi Tim Penasehat Hukum, yang juga Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat. Saya sangat berterima kasih dengan pendampingan Tim Penasehat Hukum ini, tanpa mereka rasanya saya akan kebingungan dan tidak menemukan arah untuk pembelaan diri dalam persidangan ini. Maklum ini adalah pertama kalinya saya dihadapkan ke pengadilan dan mungkin pertama kalinya saya melanggar hukum (di luar tilang kendaraan bermotor).

Saya berjanji akan menulis kisah seputar kasus hukum ini, yang rasanya pasti menarik. Dari sejak saya dipanggil polisi, diperiksa sebagai saksi, lalu tersangka dan kemudian sempat ditahan selama satu hari satu malam di Rutan Cipinang, sampai kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kisah-kisah di balik layar, siapa-siapa saja yang ikut membantu, keseruan dan kegalauan, kepanikan, kebingungan keluarga dan kelegaan setelah keluar rutan Cipinang, walau mungkin belum layak ditulis untuk menjadi sebuah novel, rasanya cukup bahannya untuk rangkaian tulisan untuk blog. Perhatian para pengacara yang bekerja secara sukarela, para saksi fakta dan saksi ahli yang bersedia meringankan dengan kesaksian mereka di pengadilan, dan teman-teman yang luar biasa support secara moral ataupun fisik juga akan saya tulis di blog ini. Namun rasanya hal-hal seputar ini kurang pas ditulis sebelum persidangan saya tuntas, menyangkut konteks dan soal fokus. Dan persidangan ini telah memasuki masa akhir, pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dua minggu lalu dan besok, saya dan Tim Penasehat Hukum akan membacakan Pledoi, Nota Pembelaan.

Nota Pembelaan saya pribadi berjudul “Membangun Demokrasi Orang Biasa”. Yang sudah lama mengikuti blog ini rasanya bisa menebak-nebak apa isi pledoi ini. Transkrip pledoi akan saya muat besok atau lusa, setelah persidangan. Semua pembelaan kami melalui pemeriksaan saksi dan ahli serta terdakwa sendiri telah kami sampaikan di persidangan-persidangan sebelumnya. Pledoi ini akan merangkum itu semua dan akan memberikan gambaran jalannya persidangan selama ini kepada siapapun yang bahkan belum pernah mengikuti jalannya persidangan ini. Saya tahu dan maklum bahwa kasus saya ini mungkin tidaklah penting bagi banyak orang, apalagi di tengah ramainya pemberitaan soal bencana alam sekarang ini. Namun saya pribadi merasa untuk mereka yang aktif di socmed, atau di forum-forum internet, mengikuti kasus saya ini mungkin ada gunanya. Netizen pada umumnya bisa mengalami hal yang sama yang saya alami, bila tidak hati-hati, karena jerat UU ITE pasal pencemaran nama baik ini begitu luas dan itu sudah terbukti dengan dijeratnya beberapa orang di awal tahun ini. Kampanye politik di tahun ini mungkin akan menambah daftar “korban” gugatan pencemaran nama baik.

Di negara-negara Asia pada umumnya, ancaman terhadap blogger akhir-akhir ini hampir sama: pembungkaman terhadap kritik. Tidak hanya terbatas di RRC, belakangan ini negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura menerapkan kebijakan serupa. Diskusi dengan tim advokat muda yang bergabung dengan LBH Pers dan LBH Jakarta menyiratkan adanya “kemajuan” dalam soal penangkapan dan penahanan blogger karena tulisan kritis. Pembungkaman kritik lewat dalih pencemaran nama baik atau tindakan subversif. Ini ancaman nyata untuk demokrasi dan negeri ini tak lepas dari tantangan itu. Silakan cek di Safenet Voice untuk melihat daftar kasus netizen yang terjerat kasus hukum. Anda mungkin akan terkejut dengan “sepelenya” dan konyolnya beberapa kasus yang dimuat di sana.

Akhir kata, penutup blog singkat ini adalah undangan untuk rekan-rekan yang sedang tidak mengalami musibah kebanjiran di Jakarta. Bila tertarik, silakan hadir di persidangan saya besok, Rabu 22 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No.133. Semoga persidangan besok berjalan tepat waktu dan pembacaan pledoi kami bisa berjalan lancar.

6 thoughts on “Membangun Demokrasi Orang Biasa

  1. udah baca pledoi-nya barusan di twitter.
    hmm..
    memang benar, bahwasanya Batasan menjadi lebih dominan dibanding Hak yang dipunyai oleh orang biasa.

    saya cukup yakin bahwa om benhan akan lepas dari kasus yng sumpek ini, walau kita tahu lawannya adalah salah satu “macan” hukum indonesia.

    rasa2nya kesel bgt, gimana akun anonim bisa seenak jidat berkomentar dan memfitnah di luar sana, sedangkan akun biasa malah kena efeknya dalam sebuah kesempatan.

    mudah2an hati nurani dan keinginan hakim (yang memimpin persidangan itu) untuk menegakkan keadilan lebih besar dari ……… (ya itulah, nanti ane kena jerat UU ITE juga)

    maaf ya ga bisa lihat jalannya persidangan, work-days soalnya😀

    pokoknya pertengahan tahun seneng deh kalo udah bisa lihat om ben, bebas nge-twit, nge-blog lagi, dan pastinya bisa sama2 melihat Arsenal juara di akhir musim haha *teuteup

    • Thanks bro untuk komennya. Masih panjang perjalanan Demokrasi di negeri ini tapi kita bisa memilih untuk menjadi bagian darinya atau nunggu nasib ditentukan mereka yang di atas tapi tak pernah menengok ke bawah.🙂

  2. Pingback: Transkrip Pledoi @benhan: “Membangun Demokrasi Orang Biasa” | mind over matter

  3. Buat saya, kasus persidangan orang2(yang menurut saya) tidak bersalah itu penting. Tidak bisa hadir. Ikut kirim doa buat anda. Semoga dilancarkan urusannya dan selamat dunia akhirat.

  4. Dari socmed saya berasumsi pasal yg digunakan tuk menuntut Benhan itu pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik. Bila dilihat dr kronologisnya mungkin juga disertakan pasal 27 ayat 3 UU-ITE yg substansinya kurang lebih sama.
    UU-ITE pasal 27 ayat 3 (yang sangat terkait dgn pasal 310 dan 311 KUHP) ini memang menuai kontroversi. Bahkan pernah diajukan judicial review-nya ke MK oleh Dewan Pers. Waktu itu oleh Bp. Bersihar Lubis & Risang Bima. Akan tetapi tuntutan tersebut ditolak karena MK menilai pasal 27 ayat 3 memang tidak sesuai dgn pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat akan tetapi sesuai dgn pasal 28 J UUD 1945 mengenai pembatasan kebebasan berpendapat . Karenanya bila hukum pidana memberi ancaman sanksi pidana tertentu thd. perbuatan pencemaran nama baik, martabat atau kehormatan seseorang, maka hal tsb. (UU-ITE pasal 27 ayat 3) tidaklah bertentangan dgn UUD 45.

    Terus terang kasus @benhan ini saya muat saya angkat dalam TA saya soal cybercrime dan saya berempati ke @benhan dan mengharapkan @benhan bisa lepas dari tuntutan pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3 UU-ITE) yg merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yg menurut hemat saya bukanlah peraturan perundangan yg diharapkan (ius constituendum) krn dalam penyertaannya sebagai peraturan untuk memberantas cybercrime di Indonesia tidaklah mengacu pada ratifikasi konvensi internasional mengenai cybercrime, melainkan hanya merupakan bentuk baru peng-asimilasian pasal pidana kedalam perundang undangan baru untuk memerangi cybercrime yg malah menjadi pasal karet yg hanya digunakan tuk menjerat orang biasa seperti Prita Mulyasari, @benhan, dll. Sedangkan misalnya ketika lembaga seperti MUI ketika memuat fatwa tentang ajaran Ahmadiyah sesat dalam websitenya & mengakibatkan pengusiran, penganiayaan bahkan pembantaian jemaatnya oleh orang yg “merasa berwenang mengurusi kadar ke-Islaman seseorang”, pasal karet ini tidak digunakan untuk menjerat mereka

    Saya mengharapkapkan hasil putusan sidang “pencemaran nama baik Misbakhun” 5 Februari 2014 kepada terdakwa @benhan bisa memberikan angin baru bagi masyarakat Indonesia yg rindu akan peraturan perundangan yg akomodatif terhadap kebebasan berpendapat serta sekaligus antisipatif thd. permasalahan dari penggunaan socmed sebagai wahana berekspresi.

    #FreeBenhan !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s