Transkrip Pledoi @benhan: “Membangun Demokrasi Orang Biasa”


Nota Pembelaan (Pledoi) Pribadi ini disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2014 oleh Benny Handoko alias Benhan dalam perkara pidana No: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL. Untuk konteks seputar Pledoi ini bisa cek tulisan ini dan ini. Pledoi pribadi ini merupakan tulisan pribadi dan bersamaan dengan pledoi yang disusun Tim Penasehat Hukum (yang 5 kali lebih panjang, tidak diupload di sini) dibacakan di persidangan saat agenda pembelaan terdakwa.

 MEMBANGUN DEMOKRASI ORANG BIASA

 I.          Pendahuluan

 Assalam mualaikum wr.wb

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum,

Serta para peserta sidang yang kami hormati.

Pada pagi hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencemaran nama baik Saudara Misbakhun lewat Twitter. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih khususnya atas kesediaan Majelis Hakim yang Mulia yang telah memimpin jalannya persidangan selama beberapa bulan ini dengan baik dan lancar, terutama soal ketatnya perhatian Majelis Hakim terhadap disiplin waktu sidang. Dari sidang pertama sampai sekarang, terkecuali karena beberapa halangan, kita selalu dapat memulai sidang tepat waktu. Jujur hal ini di luar perkiraan saya yang mungkin telah memiliki persepsi yang terbentuk oleh rumor yang beredar mengenai kedisplinan proses pengadilan di negeri ini. Persidangan ini telah membuktikan kepada kita semua bahwa kedisiplinan hanyalah soal ketegasan dan keteladanan pemimpin, bukan soal karakter bangsa, untuk itu saya sangat mengagumi kepemimpinan ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam hal ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam perkara ini. Khususnya dalam hal pengabulan penangguhan penahanan saya di awal September lalu sehingga saya tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai karyawan sebuah perusahaan dan kepala keluarga dengan baik selama mengikuti persidangan ini. Pertimbangan dan empati Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat saya hargai. Jika sekiranya pada persidangan sebelumnya saya dan Tim Penasehat Hukum melakukan perbuatan yang kurang berkenan terhadap Saudara Jaksa Penuntut Umum ataupun terhadap saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, mohon kiranya dapat dimaafkan. Tiada niat dari kami untuk menyakiti siapapun dalam persidangan ini kecuali sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran di dalam pengadilan.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kepada Tim Penasehat Hukum, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat yang telah mendampingi saya sejak awal persidangan. Selama empat bulan mereka bekerja keras, tanpa mengeluh, dan dengan sukarela demi pembelaan saya di persidangan ini. Hal ini sungguh luar biasa mengingat di kota metropolitan seperti Jakarta ini masyarakat modern lebih sering menyamakan waktu dengan uang, time is money katanya. Namun ungkapan itu sepertinya tidak berlaku untuk para advokat hebat ini. Saya yakin pengabdian mereka untuk kasus ini tidak hanya sekedar demi pembelaan diri saya pribadi, tetapi juga demi hal yang lebih besar daripada kasus ini yaitu untuk memperjuangkan Kebebasan Berpendapat di negeri ini, yang juga berarti memperjuangkan Demokrasi Kita. Mohammad Hatta, salah satu founding father kita dalam bukunya “Demokrasi Kita” menulis,

orang melupakan syarat-syarat untuk membangun demokrasi di dalam praktek.

Semoga Pledoi saya pribadi dan Pledoi Tim Penasehat Hukum yang akan kami bacakan hari ini bisa mengingatkan kembali syarat-syarat penting untuk membangun demokrasi di dalam praktek, yang salah satunya adalah Kebebasan Berpendapat Orang Biasa.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebelum saya menyampaikan pokok pembelaan saya, izinkan saya bercerita sedikit tentang latar belakang saya. Saya adalah orang biasa. Lulus dari Jurusan Teknik Sipil sebuah universitas di Bandung, saya mulai bekerja di kontraktor, sesuai bidang keilmuan saya. Namun selain menyukai ilmu hitung dan ilmu ukur, saya juga suka menulis dan membaca. Hobi menulis dan membaca itu mengantarkan saya untuk sedikit mengecap pendidikan jurnalistik sekolah dan kampus, sempat menjadi pemimpin redaksi majalah di Sekolah Menengah dan kemudian di kegiatan kemahasiswaan jurusan. Hobi membaca yang tumbuh sejak Sekolah Dasar itu otomatis membawa saya untuk tertarik terhadap isu-isu di luar lingkungan sehari-hari. Saya tertarik dan membaca isu-isu yang diberitakan media massa, dan juga opini tokoh intelektual yang tidak jarang berupa kritik terhadap birokrat dan pejabat di era ORBA yang saat ini kita semua tahu bukanlah rezim yang mencerminkan sebuah pemerintahan yang berlandaskan pada demokrasi walaupun selalu membawa slogan Demokrasi Pancasila.

Di era ORBA, Indonesia mengalami masa kegelapan di mana pejabat tidak boleh dikritik dan seorang anak Sekolah Dasar tidak boleh beraspirasi untuk menjadi seorang Presiden, meski Presiden diatur oleh konstitusi untuk dipilih lima tahun sekali. Ada perbedaan antara aturan di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan, itulah yang saya dan teman-teman segenerasi rasakan. Di era tersebut juga, terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, yang juga saya rasakan secara langsung. Etnis Tionghoa diisolasikan dari politik dan pos pejabat publik, dan seakan-akan didorong untuk berdagang saja. Pengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan etnis dan politik kelas tersebut dalam pikiran saya waktu itu mestinya bukanlah bagian dari demokrasi yang mengutamakan kesetaraan, kebebasan dan rule of law.

Pikiran saya saat itu juga didukung oleh kritik para tokoh intelektual yang dituliskan dalam bentuk kritik tersirat, sindiran, sarkasme di kolom-kolom opini media massa. Almarhum Gus Dur, Almarhum Cak Nur, Goenawan Mohamad, Wimar Witoelar adalah beberapa tokoh yang saya tahu sering mengkritik pemerintahan dan pejabat publik era ORBA lewat tulisan-tulisan mereka. Pengekangan rezim ORBA saat itu dan pengaturan pers oleh Departemen Penerangan tidak memungkinkan adanya kritik terbuka sehingga kritik sering mesti disampaikan secara cerdas, tidak langsung dan lugas. Walaupun mereka tidak mengkritik secara terang-terangan, reaksi dari pemerintahan otoritarian tetap cukup keras seperti pembredelan Majalah Tempo di tahun 1994, pemberhentian beberapa acara talk show yang kritis. Hal ini membenarkan tuduhan dalam pikiran saya dan mungkin banyak orang bahwa Demokrasi bukanlah nafas pemerintahan Republik Indonesia saat itu. Demokrasi hanya menjadi slogan yang suka dibanggakan di publik dan Penataran P4 di sekolah, kampus, tetapi prakteknya sendiri pada saat yang bersamaan, diharamkan oleh sang pengusung propaganda.

Demikianlah saya dibesarkan di era Orde Baru tersebut. Di luar dugaan saya, rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun tersebut akhirnya bisa tumbang di tahun 1998, setahun setelah saya duduk di bangku kuliah di Bandung. Saya ikut dalam demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Gedung Sate, Bandung pertengahan Mei 1998 tersebut, dan saya terharu dengan hadirnya harapan tentang Demokrasi Sungguhan yang mungkin dapat terwujud di masa depan negeri ini, saat itu.

Lima belas tahun telah berlalu semenjak momentum itu, dan di sini kita berada, masih terus berjuang untuk mewujudkan Demokrasi Sungguhan, yang bernafaskan pada kebebasan berekspresi, kesetaraan warga negara dan rule of law, sebuah prinsip di mana semua anggota dari Republik ini, termasuk yang di dalam pemerintahan, dianggap sama dan sejajar di depan hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum. Pada dasarnya saat ini kita sedang berusaha membangun antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang menempatkan pemimpin negara dan kroni-kroninya sebagai kelompok yang berada di atas hukum dan tidak tersentuh oleh hukum. Itulah pemahaman saya mengenai negara Demokrasi, bentuk negara yang diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia.

Singkat kata, era Reformasi membuka babak baru Negara Republik Indonesia. Kita berupaya menjadi negara yang lebih menjiwai nilai-nilai demokrasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terbitnya beberapa UU yang menjamin kebebasan berekspresi, pencabutan UU yang masih mengandung kebijakan diskriminatif menjadi beberapa agenda pro demokrasi yang telah terealisasi. Namun perjuangan menuju terwujudnya Negara benar-benar Demokratis tentunya tidak mudah dan selalu mendapatkan tantangan. Salah satunya adalah pasal UU yang menjadi pokok persidangan hari ini: Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

II.        Social Media

Saya bergabung di Twitter di tahun 2008 karena iseng saja, membuat akun dengan nama @benhan karena itu nama panggilan saya di sekolah dan kampus. Baru pada tahun 2009, akun Twitter saya cukup aktif karena satu kasus yang menyita perhatian banyak orang: Century-gate, bail-out Bank Century yang dipermasalahkan DPR saat itu sampai membentuk Pansus Century dan selama berbulan-bulan mengisi media baik media cetak, elektronik maupun televisi. Ketertarikan saya terhadap kasus itu karena saya menyaksikan pengadilan di luar pengadilan di media massa, terutama terhadap beberapa tokoh yang memutuskan kebijakan bail-out terhadap Bank Century, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Pak Boediono.

Saat itu saya menyaksikan bagaimana kelompok tertentu yang aktif di politik mencoba menyetir opini publik lewat propaganda di media massa. Bagaimana pejabat publik bisa dicap korup karena kebijakan yang diambilnya tanpa melalui pengadilan. Mengikuti jejak rekam ibu Sri Mulyani dan Pak Boediono sebelum skandal itu mencuat, lewat forum-forum diskusi di Internet ataupun diskusi dengan teman-teman yang kebetulan ada yang pernah bekerja sama dengan mereka, saya hadir pada kesimpulan pribadi bahwa mereka tidak bersalah soal bail-out Century. Mereka melakukan hal yang terbaik untuk negeri ini saat itu dan “divonis” bersalah secara publik 1 tahun berikutnya berkat disinformasi dan propaganda yang dilakukan beberapa kelompok karena ingin mencari kambing hitam atas “pembobolan” bank Century oleh pemiliknya sendiri tersebut. Kritik saya terhadap propaganda media, terhadap aksi anggota Pansus Century saat mengikuti skandal tersebut saya lontarkan di Twitter, satu-satunya outlet saya sebagai orang biasa untuk mengekspresikan pendapat.

Tidak hanya saya sendiri yang mengekspresikan opini dan kritik lewat Twitter saat itu. Beberapa tokoh intelektual yang saya idolakan di masa sekolah dulu juga melakukannya. Ada Wimar Witoelar dengan akun @wimar, Goenawan Mohamad dengan akun @gm_gm, dan mereka kebetulan memiliki kesamaan opini dengan saya dalam hal Skandal Century itu. Lewat Twitter kami berinteraksi, saling mention, retweet dan bertukar pikiran. Saya yang awalnya follow akun-akun tokoh-tokoh tersebut perlahan-lahan di-follow balik oleh mereka. Mungkin karena pemikiran yang sama, mungkin karena pendapat saya yang menarik bagi mereka. Selain tokoh-tokoh yang sudah dikenal publik tersebut, saya juga berkenalan dengan akun-akun orang biasa, yang mungkin tidak terkenal di publik tetapi tidak kalah cerdas dalam hal pemikiran-pemikirannya mengenai isu-isu kebangsaan. Twitter menjadi media favorit saya untuk berkomunikasi, bertukar pikiran yang lebih mendalam. Tidak lagi terbatas pada Skandal Century, kami membicarakan banyak hal dari Banjir Jakarta, Transportasi Publik, Partisipasi Politik Kelas Menengah, sampai soal kebijakan-kebijakan Pemerintah dan DPR. Bagi saya Twitter menjadi sarana alternatif di luar media mainstream dalam upaya mencari kebenaran, lewat diskusi dan dialog yang kritis.

Tidak jarang perkenalan di Twitter itu dilanjutkan dengan pertemuan di dunia nyata. Dalam pertemuan saya dengan Wimar Witoelar, mantan juru bicara Presiden Gus Dur yang dilanjutkan dengan sebuah wawancara untuk acara radionya Perspektif Baru edisi 9 Mei 2010 di Green Radio 89.2 FM Jakarta, kami berbicara mengenai Twitter dan keaktifan saya di Twitter. Dalam kesempatan itu Wimar berkata:

Media sosial Twitter memang sangat terbuka, demokratis, dan mengajarkan kita juga bahwa segala yang terbuka dan demokratis juga harus dicermati secara baik. Itu karena sering sekali orang berbicara di Twitter tanpa tanggung jawab juga. Namun orang mengatakan itu paket, kita tidak bisa juga minta demokrasi tapi jangan bikin saya kesal. Saya senang menikmati itu karena itu juga mengajar kita untuk berdialog dengan pola yang beda yaitu audience kita tidak terseleksi. Kalau saya perhatikan, Benny Handoko dangan account @benhan memiliki suara yang umumnya diterima orang dan sejuk.

Saya sepakat dengan Wimar bahwa Twitter sifatnya terbuka, demokratis. Orang bisa bicara di Twitter tanpa tanggung jawab, namun itu adalah bagian dari paket demokrasi. Seleksi natural akan terjadi dengan sendirinya sehingga orang-orang akan lebih memilih mengikuti akun Twitter yang dapat memberikan pencerahan, kesejukan pikiran dan inspirasi daripada akun yang terus menebar kejelekan orang lain tanpa dasar. Ada akun yang memang setiap hari senang menyebar fitnah di Twitter dan saya memilih untuk tidak mengikuti akun-akun tersebut. Saya sendiri berusaha sebisa mungkin untuk tidak menuduh tanpa dasar di Twitter. Prinsip saya kritik yang tajam namun memiliki dasar yang kuat boleh, fitnah jangan. Selama 3 tahun lebih aktif di Twitter, sampai dengan Desember 2012, saya akhirnya memiliki 40 ribu lebih follower. Jumlah follower yang cukup banyak untuk seorang yang tidak dikenal seperti saya ini mungkin dikarenakan mereka tertarik dengan opini dan pemikiran saya selama ini karena apa lagi yang bisa menjadi daya tarik orang biasa yang tidak terkenal?

Jejak rekam twit saya bisa dilihat sendiri pada lini masa akun @benhan karena tidak ada twit yang saya hapus. Tidak perlu saya hapus karena saya yakin selama setiap perbuatan dilakukan dengan niat baik, ia dapat dipertanggung-jawabkan.

III.       Pembelaan Diri

Saya tidak mengenal saudara Misbakhun secara personal, tidak memiliki kepentingan bisnis, sosial atau politik apapun dengan yang bersangkutan. Informasi saya mengenai Misbakhun hanyalah dari seputar pemberitaan di media massa, online dan televisi dan saya melihatnya sejak Skandal Century tersebut karena Misbakhun adalah salah satu anggota Pansus DPR. Singkat kata, saya juga terkejut ketika Misbakhun ditahan oleh Polda Metro Jaya karena dituduh terlibat pemalsuan dokumen L/C yang melibatkan Bank Century. Lalu saya membaca berita bahwa ia kemudian diajukan ke persidangan dan divonis bersalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Saya pun mengetahui bahwa Misbakhun sempat menjalani masa tahanan kurang lebih satu tahun dari vonis terakhir 2 tahun dan ia kemudian bebas bersyarat.

Pada awal Desember 2012 itu kemudian Tempo dan beberapa media lainnya mengangkat berita mengenai Peninjauan Kembali kasus hukum yang melibatkan Misbakhun yang diduga bermasalah. Ia diduga melakukan penyuapan kepada dua Hakim Agung yang memutuskan ia tidak bersalah dalam vonis Peninjauan Kembali tersebut. Membaca berita tersebut, saya sedikit terkejut dan bercampur heran. Karena tidak secara khusus mengikuti jejak langkah Misbakhun, baru pada saat itulah saya tahu kalau PK-nya telah dikabulkan dan ia bebas. Dan saya juga heran mengapa ada tuduhan penyuapan itu bila ia sendiri sudah bebas bersyarat setahun sebelum PK tersebut dikabulkan. Namun terus terang berita itu tidak menjadi perhatian utama saya saat itu karena menurut saya memang ulah politisi kita terkadang sulit dipahami orang biasa. Motif dan tindakan yang mereka lakukan seringkali di luar pencernaan akal sehat saya.

Hal itu baru menjadi perhatian saya di Twitter ketika ada akun yang mengirimkan twit @TrioMacan2000 yang membahas artikel dugaan suap PK Misbakhun tersebut yang dimuat Tempo itu kepada saya. Twit tersebut berbunyi:

“Kenapa Misbakhun dianggap Musuh Tempo? Karena dia adalah pembongkar kasus korupsi Century yang dilakukan Sri Mulyani cs”.

Twit ini menggelitik saya karena dalam satu twit akun @TrioMacan2000 itu menyimpulkan kalau:

  1. Sri Mulyani melakukan korupsi Century.
  2. Misbakhun adalah pembongkar premis no. 1 di atas.
  3. Tempo memusuhi Misbakhun karena premis no. 2 di atas.

Sesuai logika, premis no. 2 dan 3 akan runtuh dengan sendirinya ketika premis no.1 itu salah. Sri Mulyani tidak pernah menjadi tersangka kasus korupsi Century apalagi terbukti bersalah, maka saya menganggap twit akun @TrioMacan2000 itu konyol dan mengada-ada. Walaupun tidak follow akun tersebut, kekonyolan twit tersebut saya Retweet dan ditambahkan komentar “LOL” di depan kalimatnya. LOL yang berarti Laugh Out Loud yang berarti ungkapan tertawa terbahak-bahak.

Setelah itu akun @ovili, akun yang bukan nama asli dan tidak saya kenal, membalas twit saya dan @TrioMacan2000 tersebut dengan twit sebagai berikut:

“@benhan @TrioMacan2000, koreksi can, Sri itu bukan korupsi tapi MERAMPOK seperti GARONG dan sejenisnya.”

Akun @ovili ini menuduh kalau Sri Mulyani Merampok Bank Century.

Saat itu saya langsung merespon sesuai pengetahuan saya:

“Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi… Misbakhun kan termasuk yang ikut ’ngerampok‘ Bank Century… Aya-aya wae…”

Maksud dari twit tersebut adalah sebagai respon dari twit @TrioMacan2000 dan @ovili. Jadi alih-alih fakta Sri Mulyani melakukan korupsi dan merampok Bank Century, di persepsi saya Misbakhun-lah yang lebih tepat dituduh “merampok” Bank Century. Merampok dalam tanda kutip karena merupakan kejahatan white collar di mana Bank Century dibobol lewat kejahatan pemalsuan dokumen perbankan, bukan lewat penodongan dengan senjata tajam atau senjata api. Saya menganggap Misbakhun “merampok” Bank Century karena persepsi saya yang terbentuk setelah membaca artikel di Majalah Tempo edisi 3-9 Desember 2012 dan beberapa artikel di Tempo.co dan Kompas.com. Persepsi saya adalah putusan Misbakhun bersalah di beberapa pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah benar adanya karena putusan bebas PK-nya diwarnai dengan dugaan suap Hakim Agung. Isu suap tersebut telah dilaporkan ke KY dan KPK, dan dibeberkan oleh Majalah Tempo dengan sangat mendetail dalam suatu reportase investigatif berjudul “Bersih-bersih Misbakhun”. Dalam jurnalistik, ketika sebuah berita diangkat maka ia menjadi kebenaran jurnalistik, apalagi bila dilengkapi dengan data dan fakta. Hal ini dikonfirmasi oleh saksi ahli Goenawan Mohamad di persidangan ini. Kebenaran jurnalistik memang dapat direvisi, namun untuk kasus ini, sampai saat saya menulis twit tersebut, bahkan sampai saat ini, belum ada revisi atas berita tersebut. Saksi Fakta LR Baskoro, Redaktur Majalah Tempo di persidangan ini telah menjelaskan bahwa tidak ada sanggahan ataupun hak jawab yang digunakan Misbakhun terhadap terbitnya artikel dugaan suap PK tersebut.

Saat saya menulis twit tersebut saya tidak tahu kalau Misbakhun punya akun twitter @misbakhun dan dengan sendirinya saya juga tidak follow akun @misbakhun. Misbakhun sendiri dalam pengakuannya sendiri mengatakan ia baru tahu ketika ada yang mengirimkan twit saya tersebut kepadanya. Saat itu tidak ada niat dalam diri saya untuk sengaja mengarang berita buruk tentang dirinya, ataupun menjatuhkannya, ataupun menghinanya. Twit saya tersebut adalah opini pribadi saya yang terbentuk dari pemberitaan di media dan reaksi atas twit @TrioMacan2000 dan @ovili. Nama Misbakhun terbawa dalam twit tersebut karena nama tersebut yang disebutkan di awal oleh akun @TrioMacan2000. Saya tidak memulai sebuah propaganda untuk mencemarkan nama Misbakhun di Twitter karena berita mengenai kasus suap PK Misbakhun telah beredar luas di media massa dan di Twitter sendiri lewat link yang disebar akun-akun berita online.

Ketika Misbakhun mengetahui twit saya tersebut ia lalu minta klarifikasi kepada saya. Mengingat saya tidak punya niat jahat khusus terhadap dirinya saya pun menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dalam dialog kami di Twitter tersebut saya menjelaskan alasan di balik twit saya tersebut, mengutip link berita di Tempo.co mengenai dugaan suap PK Misbakhun dan bertanya balik kepadanya. Berhubung semua percakapan itu terjadi di Twitter, kata-kata yang lugas, tajam dipakai dalam percakapan itu biasa. Misbakhun sendiri mengatakan saya pengecut, sebaiknya memakai rok saja dan saya menganggap hal itu bagian dari bumbu “twitwar”, perdebatan ala Twitter sering menggunakan bahasa-bahasa yang sungkan untuk digunakan di dunia nyata. Sebagaimana biasanya aktivitas dunia maya. Hal ini dikonfirmasi Ahli Media Sosial Roby Muhamad PhD di persidangan ini juga. Saksi fakta Fadjroel Rachman yang juga sering berdebat dengan saya di Twitter juga membenarkan hal itu. Twitwar, perdebatan karena adanya perbedaan pendapat adalah hal yang sering terjadi di Twitter dan biasanya akan reda dengan sendirinya setelah beberapa hari.

Ahli Hukum Pidana Dr. Made Weda dalam persidangan ini menerangkan bahwa di dalam hukum pidana, jika ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu, kesengajaan itu sudah dipikirkan dan akibatnya pun sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin kesengajaan tanpa akibat. Ia juga menerangkan bahwa di dalam forum diskusi yang sudah ada tautannya, orang yang hanya menanggapi materi yang sudah ada tidak sama dengan yang berkehendak untuk membuat sebuah ide baru.

Dalam kasus pencemaran nama baik Misbakhun yang dituduhkan kepada saya, saya telah menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk sengaja menjelekkan nama Misbakhun dengan mengarang sebuah tuduhan baru, dan tidak juga ada akibat yang saya inginkan. Twit itu adalah reaksi atas dua twit yang dikirimkan kepada saya, merupakan opini saya yang terbentuk dari pemberitaan di media massa, dan tidak spesifik saya tujukan kepada Misbakhun karena saya tidak tahu keberadaannya di Twitter. Karena tidak mengarang sebuah fakta baru atas Misbakhun, tidak punya niat buruk untuk menjelekkan atau menjatuhkannya, dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari akibat pencemaran nama Misbakhun, saya yakin saya tidak melakukan apa yang disebut penghinaan ataupun pencemaran nama baik, apalagi fitnah terhadap Misbakhun.

Bahwa twit saya dibaca follower saya yang berjumlah 40 ribu lebih, itu tidak dapat dibuktikan karena tidak semua follower saya online pada saat yang bersamaan dengan twit tersebut dan karakteristik Twitter adalah sebuah twit akan tenggelam dengan cepat ketika twit-twit baru ditulis. Yang membaca twit saya tidak akan lebih banyak daripada yang membaca artikel mengenai dugaan suap PK Misbakhun di media online yang memiliki follower ratusan ribu hingga jutaan orang di Twitter, atau yang membaca Majalah Tempo edisi tersebut yang memiliki oplah ratusan ribu eksemplar. Perdebatan saya dan Misbakhun tentunya disaksikan sebagian follower kami saat itu, namun hal ini baru menjadi pemberitaan media massa saat Misbakhun melaporkan saya ke polisi dua hari setelah perdebatan di Twitter tersebut.

IV.       Kebebasan Berekspresi dan Semangat Anti Korupsi

Article 19 dari ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintahan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Salah satu batasan dari kebebasan berekspresi menurut ICCPR article 19 tersebut adalah untuk menghormati hak atau reputasi orang lain. Namun dalam General Comment 34 Human Right Committee terhadap article tersebut:

…when a State party imposes restrictions on the exercise of freedom of expression, these may not put in jeopardy the right itself. The relation between right and restriction and between norm and exception must not be reversed.

Batasan atas kebebasan berekspresi dibolehkan namun tidak boleh mengancam hak untuk berekspresi tersebut sendiri. Hubungan antara Hak dan Batasan tidak boleh dibalik di mana Batasan menjadi lebih penting dan utama daripada Hak tersebut.

Dalam kasus pencemaran nama baik Misbakhun ini, apa yang saya lakukan notabene adalah menyimpulkan artikel di media massa mengenai dugaan suap PK Misbakhun. Bila media massa dilindungi oleh UU Pers dan tidak digugat untuk artikel tersebut, namun saya sebagai orang biasa yang menulis hal yang serupa di social media malah digugat lewat pasal 27 ayat 3 UU ITE, hal ini menjadi contoh di mana batasan menjadi lebih utama daripada hak. Kebebasan saya untuk mengekspresikan opini saya yang semestinya tidak melanggar reputasi seseorang, karena berita mengenai hal tersebut sendiri sudah diberitakan luas oleh media massa, menjadi terancam karena gugatan pencemaran nama baik ini.

Misbakhun adalah pejabat publik. Ia pernah menjadi anggota DPR dan meskipun sempat berhenti, saat ini ia mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif. Sebagai pejabat publik, apalagi sebagai wakil rakyat dan sekarang sebagai calon wakil rakyat maka penting baginya untuk menjadi transparan dan akuntabel terhadap Rakyat Indonesia. Segala pertanyaan yang menyangkut rekam jejaknya mestinya dijawab dengan terbuka, dengan menyilakan orang-orang yang bertanya untuk memeriksa sedetil-detilnya. Bahwa ia tidak menggugat Majalah Tempo untuk artikel dugaan suap PK-nya adalah hal baik dan mestinya hal itu juga ia ulangi ketika ada pertanyaan yang sama tentang hal ini dilontarkan di social media, salah satunya antara lain twit yang ditulis oleh saya. Gugatannya kepada saya dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 45 dengan ancaman pidana maksimum 6 tahun dengan sendirinya mengancam kebebasan berekspresi saya. Saya bisa ditahan karena pendapat saya tersebut, dan itulah yang terjadi. Saya ditahan selama 24 jam lebih di Rutan Cipinang sebelum Jaksa Penuntut Umum kemudian mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Gugatan dan penahanan akibat laporan pejabat publik ini akan memberikan efek takut kepada orang-orang biasa yang mengkritik pejabat publik. Hal ini akan berdampak besar terhadap demokrasi yang sedang kita bangun di negeri ini, yang baru berumur 15 tahun.

Di tengah gerakan anti korupsi dan semangat orang-orang biasa untuk mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini, penegakan hukum di negeri ini semestinya berpihak kepada tuntutan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik. Pejabat publik dan calon pejabat publik dituntut untuk se-transparan mungkin mengenai rekam jejaknya. Dugaan-dugaan korupsi, suap semestinya dijawab dengan lugas, bukannya dihindari atau malah dibungkam. Delik pencemaran nama baik mudah digunakan untuk membungkam tuduhan atau pertanyaan seputar rekam jejak pejabat publik.

V.         Membangun Demokrasi Orang Biasa

Untuk mendorong orang-orang biasa yang banyak di luar sana, yang jauh lebih kritis daripada saya, yang menggunakan social media seperti Twitter untuk mengkritik para pejabat publik, untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi dan perwujudan Negara Republik Indonesia yang sungguh demokratis maka kita butuh dukungan dari para penegak hukum. Hakim yang menjadi simbol keadilan, kepadamu Yang Mulia-lah kami mencari kebenaran dan keadilan. Ketika politik kita telah diracuni oleh uang dan setiap kebenaran ada harganya, kami berharap di pengadilan ini masih ada kejujuran dan kebenaran. Saya hanyalah orang biasa, yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kembali demokrasi di negeri tercinta ini, terlepas dari pekerjaan, warna kulit dan agama. Saya adalah orang Indonesia yang mencintai ide-ide dasar negeri ini: bahwa negara ini dibangun atas semangat demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Negeri ini memang pernah punya masa kelam tapi cita-citanya sejak didirikan tetap sama: Kesetaraan, Kebebasan dan Kesamaan di depan Hukum. Tantangan untuk kita semua adalah mewujudkannya selama masa hidup kita.

Saya berharap Majelis Hakim Yang Mulia tidak terjebak dengan trik yang menggunakan pasal-pasal karet dalam UU kita untuk membungkam kritik, untuk mematikan demokrasi. Saya berharap Majelis Hakim berpihak kepada orang biasa yang kritis, bukan kepada pejabat publik yang membungkam kritik dengan cara menggugat lewat pencemaran nama baik. Saya berharap Majelis Hakim memberikan kami kesempatan untuk membangun Demokrasi Orang Biasa, Demokrasi Kita. Mati-hidupnya Demokrasi di negeri ini ada pada partisipasi orang-orang biasa, dan janganlah itu dimatikan.

Semoga Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat semua fakta di persidangan ini dengan seadil-adilnya dan memberikan Kebenaran kepada para pencinta dan pencari-Nya.

Jakarta, 22 Januari 2014

Benny Handoko

Lampiran: Transkrip Wawancara Wimar Witoelar dengan Benny Handoko

Link: http://www.perspektifbaru.com/wawancara/737

One thought on “Transkrip Pledoi @benhan: “Membangun Demokrasi Orang Biasa”

  1. Pingback: Terima Kasih | mind over matter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s