Pemilu 2014 dan Anak Zaman Peralihan (part III)


Bila bagian pertama tulisan ini adalah prolog mengenai opini saya seputar Pilpres 2014, dan bagian kedua adalah soal figur Prabowo Subianto capres nomor 1, maka bagian ketiga ini akan berisi tentang figur Jokowi sebagai capres nomor 2 dan ditutup dengan pilihan pribadi saya.

Bila Prabowo adalah soal Ambisi, maka Jokowi adalah soal Kesempatan. Ambisi dan Kesempatan berbeda namun memiliki keserupaan. Yang pertama adalah soal sesuatu yang dicita-citakan dari dalam dan yang kedua adalah soal sesuatu yang hadir dari luar. Kesamaannya ada pada bila kedua hal itu tidak terealisasikan, maka tak akan terjadi perubahan dalam hidup. Ambisi dan Kesempatan juga perlu faktor-faktor penunjang lainnya dari dalam dan luar diri agar bisa berwujud menjadi Keberhasilan.

Kesempatan Anak Tukang Kayu

Berbeda dengan Prabowo yang lahir dari keluarga terpandang, sekolah di luar negeri dan memulai karir dengan mulus di militer, Jokowi adalah anak orang biasa saja. Ia lahir di tahun 1961, sepuluh tahun lebih muda daripada Prabowo. Saat ini usianya 53 tahun. Ia lahir sebagai anak dari seorang tukang kayu, besar di sekitar bantaran sungai di Solo, dan sering digusur. Pendek kata ia hidup miskin sejak lahir.

Bapaknya penjual kayu di pinggir jalan, sering juga menggotong kayu gergajian. Ia sering ke pasar, pasar tradisional dan berdagang apa saja waktu kecil. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pedagang dikejar-kejar aparat, diusir, pedagang ketakutan untuk berdagang. Sewaktu SD ia berdagang apa saja untuk biaya sekolah, membantu ayahnya yang tidak berkecukupan.

Video di atas (cek dari menit ke-5) menunjukkan bagaimana Jokowi terharu mengingat masa kecilnya. Ia meneteskan air mata (menit ke-8 dan ke-9) ketika bertemu tetangga “bantaran sungai”-nya di stasiun televisi. Dalam kata-katanya sendiri:

“Saya jadi… bayangin waktu kecil saya dulu… Hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit… dan… dan digusur. Dan sekarang ini saya… ya sangat bersyukur sekali.

Tuhan memberikan sebuah… jabatan, yang saya bisa… bisa berbuat sesuatu. Dan saya ingin melakukan sesuatu itu.” (sambil berlinangan air mata dan menahan emosi)

Jokowi lalu bersekolah di SD Negeri Solo, SMP dan SMA juga di Sekolah Negeri di Solo lalu berlanjut dengan studi perguruan tinggi di UGM, Fakultas Perhutanan. Ia memilih jurusan itu mungkin karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang akrab dengan kayu. Setelah lulus sebagai Sarjana, Jokowi merantau ke Aceh, bekerja di BUMN bidang perkayuan. Ia kembali ke Solo karena istrinya hamil dan mulai bertekad untuk berbisnis di bidang kayu. Akhirnya pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Jatuh bangun dalam bisnis, akhirnya Jokowi meraih kesuksesan dalam bisnis mebel sampai bisa mengekspor ke luar negeri.

Seperti biasa, ketika seseorang sukses dalam bisnis, maka relasi politik umumnya tak terhindarkan. Mulai masuk dalam jaringan politik kota, Jokowi akhirnya akrab dengan politikus-politikus di PDIP dan PKB. Ia diusung kedua parpol itu untuk menjadi walikota Solo di tahun 2005. Yang menariknya saat itu Jokowi mendapatkan suara terbanyak (99.747) suara meskipun tidak mampu mengungguli jumlah suara golput dan kartu rusak (104.248 suara). Ia menang dengan hanya sekitar 36% dari suara sah.

Ia memulai mandat pertamanya dengan rebranding Solo, pembenahan pedagang kaki lima, pembenahan pasar tradisional, pembenahan transportasi umum, program pendidikan dan kesehatan. Semua program populis itu sangat berhasil ditunjang dengan blusukannya ke seantero Solo, berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, menghantarkannya untuk menang di Pilkada lima tahun berikutnya dengan suara telak 90% (248.243 suara).

Popularitas Jokowi bahkan sampai ke level nasional dibantu dengan isu mobil nasional (Esemka) dan buruknya performa Gubernur di DKI. Baru 2 tahun menjabat di Solo, Jokowi dicalonkan sebagai DKI-1. Yang menariknya, usulan mencalonkan Jokowi dan Ahok sebagai cagub-cawagub di Pilkada DKI 2012 tidak lepas dari tangan Prabowo yang sedang mencari simpati publik tingkat nasional. Singkat kata, Jokowi kembali menang di DKI. Laju anak tukang kayu ini tak tertahankan.

Saat itu jelas Prabowo melihat kemenangan Jokowi dan Ahok sebagai kredit baginya. Modal baginya untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia pro pejabat publik yang bersih dan kompeten. Menunjuk Ahok juga diharapkan bisa menghapuskan kekhawatiran etnis Tionghoa kepada prospek dirinya menjadi Presiden di tahun 2014 (karena isu kerusuhan Mei 98). Prabowo tidak menyangka hal yang dilakukannya ini malah balik makan tuan. Jokowi, dengan desakan partai (yang juga terdesak dengan elektabilitasnya di publik) akhirnya mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2014 ini.

Selama di DKI, ia mengulangi modus yang sama saat ia menjabat di Solo. Blusukan, program-program populis menjadi andalan. Pembenahan nyata secara fisik juga terjadi. Waduk Pluit, Tanah Abang menjadi bukti janji Jokowi yang terealisasi. Program Kartu Jakarta Sehat melahirkan euforia dan trend baru masyarakat miskin untuk berobat di Rumah Sakit, yang bahkan menjadi trending di daerah-daerah. Pembenahan rumah susun, pedagang kaki lima, pencitraan ulang Satpol PP merupakan upaya-upayanya untuk semakin memanusiawikan Jakarta. Semua upayanya sejauh ini ditanggapi positif oleh warga Jakarta, meskipun ada beberapa kritik soal kecepatan aksi pembenahan yang dilakukan Jokowi-Ahok.

Apabila ada satu kritik penting warga Jakarta untuk Jokowi adalah soal Jakarta dijadikan batu loncatan untuk panggung nasional. Kritik ini bisa jadi valid karena itulah yang terjadi (walau itu tidak berarti ia tidak serius selama menjadi Gubernur DKI). Namun yang tak bisa dipungkiri adalah terjadinya krisis kepemimpinan di level nasional sehingga hanya ada figur-figur lama berusia di atas 60 tahun yang akan menjadi capres. Krisis kepemimpinan ini dan popularitas Jokowi yang luar biasa akhirnya menghadirkan kesempatan bagi Gubernur DKI yang belum selesai masa jabatannya ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Ia ditawarkan untuk menjadi Presiden RI 2014 oleh PDIP dan Jokowi akhirnya menerimanya. Bila berhasil, ia akan menjadi Presiden RI pertama setelah Sukarno yang adalah warga Sipil dan bukan keturunan orang besar.

Pilih Yang Mana?

Dalam menulis tentang sosok kedua capres ini, saya menemukan dua hal yang sangat kontras. Bila menulis soal Prabowo saya harus mencari referensi yang cukup banyak dan melakukan cek silang antar referensi, maka menulis tentang Jokowi cukup mudah. Hal itu dikarenakan masa lalu Prabowo yang penuh dengan polemik dan rumor, penuh dengan konflik. Sedangkan Jokowi seperti secarik kertas bersih yang berisi beberapa bullet point. Bukan berarti hidup Jokowi tidak lebih menarik atau berwarna daripada Prabowo, namun itu mungkin karena hidup Jokowi rasanya lebih sederhana dituliskan. Hidupnya seperti hidup sebagian besar kita (kecuali bagian karir politiknya yang gemilang). Lahir miskin, sekolah, bekerja, berwiraswasta, dan sukses. Tidak neko-neko. Sementara hidup Prabowo bagaikan tragedi di film. Misterius dan mengandung banyak pertanyaan soal motif, soal kebohongan, soal konflik.

Seorang Putra Mahkota dan seorang anak Tukang Kayu pun sudah adalah kenyataan yang demikian kontras. Calon penerus Soeharto dari militer yang gagal karena kejadian-kejadian eksternal yang tak terprediksikan sebelumnya dibandingkan dengan melejitnya karir politik warga Sipil yang tidak menyangka ia akan masuk demikian dalam pusaran kekuasaan. Jokowi hanya bercita-cita menjadi pengusaha kayu sedangkan Prabowo mungkin sejak kecil sudah bercita-cita menjadi seorang penguasa, pemimpin negara. Namun nasib dan jalan hidup mempertemukan mereka berdua saat ini, selangkah lagi menuju puncak kekuasaan politik negeri ini.

Saya cukup salut dengan tekad dan ambisi Prabowo yang berusaha memenangkan kekuasaan dengan mengikuti cara demokrasi. Hal itu harus diacungi jempol. Bahwa ia kemudian menggaet partner dari partai-partai kanan dan ormas seperti FPI, hal itu mudah dipahami bila kita memahami rekam jejaknya. Itu hal biasa baginya. Prabowo akan menggunakan cara apapun yang ia rasa efisien dan efektif untuk mencapai sasaran, sebagaimana seorang pemimpin pasukan tempur. Ia seorang ekstrovert yang mudah mendapatkan banyak teman, asalkan visinya sama. Tidak heran ia yang beradik Kristen tidak sulit mendapatkan dukungan dari ormas dan partai Islam sedangkan Jokowi yang semua keluarganya Islam mesti menghadapi isu keagamaan. Prabowo ahlinya soal membangun jaringan dukungan. Ia punya network dan dana. Saya rasa pasti ada sesuatu yang diharapkan dari organisasi dan partai pendukungnya yang bisa mempersatukan mereka semua. Pembagian kekuasaan, visi bersama tentang organisasi agama yang lebih mendapatkan tempat di kekuasaan akan menjadi hal lumrah setelah ia menjadi Presiden. Baginya tentu tidak sulit mengendalikan ormas seperti FPI, apalagi setelah melihat rekam jejaknya dengan Gada Paksi dll di Timor Timur.

Prabowo akan menjadi pemimpin yang mandiri, yang punya visi tentang Indonesia, gagasan tentang nasionalisme versi pribadinya, dan tidak mudah untuk digoyang ketika ia sudah yakin dengan apa yang hendak dilakukannya dengan kekuasaan puncak di negeri ini.

Jokowi sebaliknya adalah pengusaha mebel paling beruntung di dunia. Namun ada pepatah mengatakan keberuntungan hanya akan datang pada mereka yang bekerja keras. Ia bekerja keras, baik di bisnisnya maupun di jabatan politiknya. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan kerja kerasnya itu. Bisa merasakan semangatnya, kejujurannya dan ketulusannya. Ia juga berada di saat yang tepat, ketika kesempatan besar datang padanya. Saat terjadi krisis kepemimpinan di DKI, dan saat terjadi krisis kepemimpinan di level nasional. Saat demokrasi kita sudah cukup dewasa untuk menghargai Ratu Adil yang lahir dari lapisan masyarakat kecil. Saat kita mulai beradaptasi pada Meritokrasi daripada Kleptokrasi atau Teokrasi. Meritokrasi yang artinya siapapun ia, latar belakangnya, akan mendapatkan kesempatan berdasarkan pada hasil kerjanya, usahanya sendiri. Jokowi adalah perwujudan dari Meritokrasi Indonesia. Ia bukan anak pendiri partai, bukan pula anak dari pemimpin partai. Ia anak Tukang Kayu yang terus diberikan kesempatan demi kesempatan, yang lahir dari hasil kerja kerasnya.

Jokowi akan menjadi pemimpin yang butuh dukungan banyak pihak karena ia tidak punya modal kekuasaan pribadi. Kekuasaan diraihnya dengan kolaborasi, dengan dukungan rakyat. Ia akan mendasarkan gagasannya mengenai Indonesia ke depan dari hasil dialognya dengan rakyat, dari hasil blusukannya. Ia akan bangun, hidup, sukses ataupun jatuh bersama rakyat.

Bagi saya, memilih Prabowo artinya memilih babak masa lalu sejarah Indonesia yang misterius, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawabkan. Masa lalu di mana militer negeri ini berutang darah dengan negara lain atau warga negaranya sendiri. Timor Leste, Papua, dan Aceh. Belum lagi koalisi Prabowo dengan ormas dan parpol “kanan” yang visinya tentang negeri ini tidak cocok dengan harapan saya pribadi. Saya ingin Indonesia yang lebih beragam, yang lebih bisa hidup sesuai semangat “Bhinneka Tunggal Ika”. Keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Keseragaman mencoba menyembunyikan ketakutan dalam persamaan.

Memilih Jokowi artinya memilih fase berikutnya dari demokrasi: Meritokrasi. Fase di mana semua warga negara, tak peduli kelas ekonominya saat ia lahir, tak peduli siapa orang tuanya, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap negara. Bahkan di level tertinggi sebagai seorang Presiden. Jika Jokowi sang anak Tukang Kayu bisa menjadi Presiden RI, maka di tahun-tahun berikutnya mungkin giliran Kusni si anak Nelayan, atau Aceng si anak pemulung. Indonesia menjadi negeri harapan untuk semua orang, yang tidak terbatas lagi untuk keluarga penguasa tertentu atau kelas tertentu. Selama seseorang berusaha dengan jujur, dengan kerja keras, hasil kerjanya akan diapresiasi oleh publik, seperti Jokowi.

Berbagai kampanye negatif dengan isu SARA menurut saya adalah pembodohan publik. Negeri ini sudah cukup lama berhasil mengatasi isu SARA, bahkan sejak berdirinya (Bhinneka Tunggal Ika). Hanya saja isu ini dipakai berulang kali oleh penguasa diktator demi melanggengkan kekuasaannya, mengadu domba rakyatnya sendiri dengan perbedaan. Sama halnya dengan kampanye negatif dengan isu fasisme dan otoritarianisme. Rezim Orba sudah lama berlalu, dan saya yakin masyarakat demokratis ini tidak akan sudi melepas kebebasannya. Masyarakat akan melawan, ketika indikasi opresif akan dilakukan. Kedua isu ini sama saja bentuknya, adalah fear mongering campaign. Kampanye untuk menebarkan rasa takut yang tidak berdasar.

Baik Prabowo ataupun Jokowi yang terpilih, masa depan Indonesia akan ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Yang jadi masalah sekarang adalah seakan ada dua kubu rakyat yang punya visi berbeda drastis mengenai Indonesia. Jangan kuatir, itu hanya permainan marketing kedua tim sukses. Saya yakin sebagian besar kita masih memiliki gagasan, harapan akan masa depan yang mirip tentang Indonesia, hanya berbeda selera soal figur pemimpinnya. Kita semua ingin Indonesia yang Makmur, Adil, dan Aman. Hanya bagaimana mencapainya yang mungkin berbeda.

Sudah saatnya Indonesia beralih Zaman. Mari tinggalkan Zaman Ratu Adil. Zaman Pemimpin ditunjuk untuk kita, dipilih dari kelas penguasa, atau dari militer yang berkuasa. Ini Zaman Peralihan.

Saya memilih Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di Pilpres 9 Juli besok. Bagaimana dengan Anda?

Pemilu 2014 dan Anak Zaman Peralihan (I)


Di Indonesia hanya ada dua pilihan, menjadi idealis atau apatis. Dan saya sudah lama memutuskan bahwa saya akan menjadi idealis sampai batas sejauh-jauhnya.

~ Soe Hok Gie

Pemilu 2014 untuk pemilihan Presiden baru kita akan diadakan 9 Juli nanti. Awalnya saya enggan untuk ikut mencoblos di Pilpres nanti karena saya memilih untuk tidak mencoblos di Pileg dua bulan lalu. Kekecewaan kepada politisi-politisi kita dan tidak bergairahnya kampanye para caleg di Pemilu membuat saya menjadi apatis, tidak yakin kalau para wakil rakyat baik yang baru maupun yang hanya ganti kulit tersebut dapat melakukan perubahan yang berarti saat mereka bercokol di Senayan. Selain itu tidak ada satupun parpol yang menarik, yang muncul dengan visi yang jelas, dan mampu meyakinkan bahwa mereka memiliki misi untuk bangsa Indonesia, selain misi untuk mendapatkan kursi kekuasaan di Senayan.

Pileg menjadi sebuah trend ukuran kemakmuran yang baru. Seorang yang sukses dan kaya dalam hidupnya seakan belum merasa “complete” kalau belum duduk di Senayan. Para CEO perusahaan, pebisnis, pemilik stasiun TV, artis, berlomba-lomba “menjual diri” ke rakyat (lewat hambur-hamburkan kekayaannya) untuk mendapatkan status “wakil rakyat” tersebut. Sempat bingung juga apa yang mendorong mereka untuk berubah dari status “dilayani” menjadi “melayani”. Namun kebingungan itu tak berlangsung lama karena realita selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa anggota DPR lebih banyak “dilayani” daripada “melayani”.

Demikianlah apatisnya saya, hingga 2 bulan lalu bahkan sampai beberapa minggu lalu.

Kampanye kedua kubu capres, Prabowo dan Jokowi semakin memanas mendekati hari-H dan tak urung membuat saya cukup tertarik. Black/negative campaign dilancarkan masing-masing kubu dan pendukungnya. Ada yang dengan cara kasar, ada yang dengan cara halus. Ada yang langsung dari timses-nya, ada yang lewat tangan ketiga, misalnya lewan agen pengatur berita di media bayaran. Bukan hal baru di negeri ini bahwa “kampanye” bisa dikemas dalam bentuk “berita”. Opini diubah menjadi fakta. Coba saja tengok dua televisi berita terbesar di negeri ini si biru dan si merah. Betapa angle kedua TV demikian berbeda sesuai dengan pilihan politik sang pemiliknya. Saya hampir tertawa ketika melihat tag “Presiden Pilihan Rakyat” di TV yang satu dan “Presiden Pilihan Kita” di TV yang kedua. “Ini editornya atau produser-nya ga bisa lebih kreatif?” ujar saya dalam hati. Bila ada yang perlu kita takutkan dari babak pemilu kali ini, bukanlah soal fasisme, otoritarianisme ataupun rezim boneka yang dirumorkan akan terjadi selama lima tahun ke depan. Yang perlu kita takutkan di masa depan dan sekarang telah nyata terjadi adalah kehilangan kebebasan dan independensi pers kita dalam meliput berita, tenggelam oleh pilihan politik sang pemilik media.

Turut bersimpati kepada kawan-kawan jurnalis yang memilih profesi ini karena terdorong oleh kebebasan berekspresi dan kemandirian dalam mencari kebenaran.

Bila ada yang perlu kita takutkan dari babak pemilu kali ini, bukanlah soal fasisme, otoritarianisme ataupun rezim boneka yang dirumorkan akan terjadi selama lima tahun ke depan. Yang perlu kita takutkan di masa depan dan sekarang telah nyata terjadi adalah kehilangan kebebasan dan independensi pers kita dalam meliput berita, tenggelam oleh pilihan politik sang pemilik media.

Fans Bola

Kembali ke topik, nah apa yang mendorong saya menjadi tertarik dan kemudian sekarang menulis tentang Pemilu 2014 ini adalah karena “terpaksa” membaca banjir kampanye kedua kubu capres di Twitter. Begitu semangatnya kedua kubu berkampanye sehingga bagi orang-orang yang independen (swing voters istilah kerennya, voter belum commit ke salah satu calon) mereka terlihat bak fans klub bola. Fans klub bola akan mengelu-elukan tim bola pujaannya dan menjelek-jelekkan tim lain. Ini modus lama yang juga dianut para pemeluk agama fundamentalis. Dengan merendahkan “lawan”, otomatis kamu menjadi lebih tinggi. Hehe semacam teori relativitas dan ada benarnya, buat si pelaku tentunya. Walaupun faktanya tinggi-rendah ini lebih sering adalah ilusi daripada kenyataan. Agama paling benar, klub paling hebat, dan sekarang capres paling hebat. Dan bila yang satu paling hebat, maka yang satunya mesti menjadi paling buruk untuk membenarkan kehebatan capres dukungannya. Lupa mereka bahwa para capres ini telah tersaring oleh modal, popularitas dan kompromi antar parpol. Mungkin bukan yang terhebat, namun pastinya dua capres ini yang paling populer. Berapa beda popularitas mereka? Tidak banyak. Berapa beda kehebatan mereka? Sangat jauh, demikianlah maunya masing-masing fans. Maka diciptakanlah black campaign untuk menistakan capres lawan ke lumpur terdalam sambil diiringi nyanyian janji-janji surgawi untuk mengangkat capres sendiri ke surga tertinggi. Dua-duanya ilusi untuk menipu orang lain dan meyakinkan diri.

Celakanya semakin sering ilusi, “kebohongan” ini diulang, semakin mereka sendiri menjadi percaya, dan lupa pada kenyataan. Saya melihat di Twitter bagaimana tokoh-tokoh intelektual bisa menjadi demikian terdelusi dengan dukungan terhadap capres pilihannya. Mungkin juga itu hanya kesan yang dibuat-buat agar timeline-nya menjadi ramai. Mungkin juga karena ia terhanyut dengan arus euforia. Namun itu tak sulit dipahami, hal serupa terjadi ketika kita begitu terserap saat mendukung tim bola. Saya sadar dan melakukannya sendiri saat mendukung Arsenal. 🙂

Tulisan ini tidak bermaksud untuk meninggi-ninggikan capres yang satu dan merendah-rendahkan capres lainnya. Ini bukan kampanye politik blogger Kompasiana (ups, maaf kalau pengelola Kompasiana tersinggung). Saya bukan bagian dari tim sukses kedua capres dan tidak dibayar untuk tulisan ini. Tulisan ini adalah opini pribadi yang mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda dalam melihat kedua capres ini. Barangkali tulisan ini menarik bagi Anda dan dapat dishare ke rekan-rekan terdekat. Barangkali tulisan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih menyegarkan daripada broadcast-broadcast kampanye negatif terhadap salah satu capres yang juga sering saya terima. Barangkali Anda jadi bisa mengerti cara pikir anak Zaman Peralihan, bila Anda lahir dan besar di zaman yang berbeda. Atau barangkali juga tulisan ini sampah. Kalau begitu anggap saja Anda baru saja membaca tulisan sampah yang agak berbeda. 🙂

Anak Zaman Peralihan

Kutipan di bagian paling atas itu berasal dari Soe Hok Gie, dari resensi buku “Zaman Peralihan”. Soe Hok Gie adalah seorang aktivis 66 yang sayangnya tidak hidup lebih lama daripada teman-teman angkatannya. Ia turut berperan dalam menurunkan Soekarno lewat demonstrasi Angkatan 66, namun tidak turut mengisi jabatan di pemerintahan Soeharto sebagaimana beberapa teman-teman aktivisnya. Ia adalah anak Zaman Peralihan, mereka yang merasakan masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

Soe Hok Gie meninggal di usia 27 tahun kurang sehari, sebagai seorang idealis yang belum terkorupsi oleh kekuasaan. Mungkin ia lebih bahagia mati muda daripada harus menua bersama Orde Baru dan kemudian meninggal sebagai koruptor. Sebagaimana pepatah yang pernah dikutipnya.

Seorang filsuf Yunani pernah menulis… Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda.

Dalam buku “Catatan Seorang Demonstran”, Soe (ia lebih sering dipanggil Soe atau Hok-Gie daripada Gie) menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya sempat berkolaborasi dengan TNI-AD dalam demonstrasi-demonstrasi anti-Soekarno di tahun 60-an. Perlu dipahami kondisi saat itu popularitas Soekarno di kalangan mahasiswa cukup buruk. Kondisi ekonomi yang menyedihkan, rakyat yang kelaparan dan melarat, Demokrasi Terpimpin, korupsi di kalangan pejabat istana, ditambah dengan obsesi Seokarno pada panggung politik internasional (yang memperburuk perekonomian) menjadikan Soekarno dan bawahannya target gerakan mahasiswa di penghujung masa kepemimpinannya. Bahkan sebelum menjadi mahasiswa, Hok-Gie sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada pemimpin “otoriter”-nya saat itu.

Di “Catatan Seorang Demonstran” Hok-Gie menulis kalau ia melihat seorang yang dilihat dari tampangnya bukan pengemis namun karena kelaparan memungut dan memakan kulit mangga. Ia kemudian memberikan uang sakunya yang cuma Rp 2,50 kepada orang tersebut. Peristiwa tersebut terjadi dua kilometer di seberang istana negara. Dalam catatan hariannya ia menulis, “Ya, dua kilometer dari pemakan kulit mangga, ‘paduka’ kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik-cantik. Aku besertamu, orang-orang malang” (sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat saat itu bahwa Presiden Soekarno memiliki istri lebih dari satu dan sering mengadakan pesta di istana; baik di istana negara di Jakarta, istana Bogor, maupun istana Tampak Siring di Bali).

Hok-Gie bertemu dengan Presiden Soekarno tiga kali di istana dan inilah kesannya,

Setiap aku keluar dari istana, aku sedih dan kecewa. Sedangkan biasanya orang lain bangga jika bisa berjabatan tangan dengan Bung Karno.

Hok-Gie sempat menaruh harapan pada Soeharto di saat terjadi peralihan kekuasaan namun tidak lama kemudian ia kecewa. Fakta mulai terkuak beberapa saat setelah gerakan pembersihan PKI. Hok-Gie yang membenci PKI di masa pergerakannya, menulis tentang pembantaian ratusan ribu anggota dan keluarga PKI yang ditutupi Soeharto dan tentara. Ia juga mulai melihat kecenderungan pola Orde Lama akan terulang di Orde Baru ini seperti korupsi di lingkaran Istana, dan pembredelan pers.

Buku Zaman Peralihan diterbitkan di tahun 1995 dengan merangkum artikel-artikel tulisannya (yang dimuat di media massa dan dokumentasi pribadi) selama tiga tahun pertama Orde Baru (1967-1969). Selain tulisan-tulisan yang berupa kritik terhadap pemerintahan Orba, juga ada tulisan tentang kekecewaan pribadinya. Tentang perasaan ditipu oleh kekuasaan, oleh kawan seangkatan yang berkompromi dengan penguasa, tentang tragisnya idealisme yang harus berhadapan dengan culasnya kekuasaan. Ia melihat bagaimana pemuda-pemuda yang penuh dengan Idealisme akhirnya hanya punya dua pilihan. Yang pertama tetap bertahan dengan idealisme mereka, menjadi manusia-manusia yang non-kompromistis. Dan orang-orang dengan aneh dan kasihan akan melihat mereka sambil geleng-geleng kepala: ”Dia pandai dan jujur, tetapi sayangnya kakinya tidak menginjak tanah.” Atau dia kompromi dengan situasi yang baru. Lupakan idealisme dan ikut arus, bergabung dengan group yang kuat (Partai, Ormas, ABRI, dan lain-lainnya) dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat.

Di artikel “Siapakah Saya?” Hok-Gie menutup tulisannya dengan kalimat begini:

Kadang saya bertanya pada kenalan-kenalan saya, “Siapakah kamu?”

Seorang tokoh mahasiswa menjawab: “Saya adalah antek partai. Kebenaran ditentukan oleh DPP Partai.”

Anak Zaman Peralihan II

Walaupun saya bukanlah aktivis seberat Hok-Gie di masa muda (baca: mahasiswa), saya dan generasi angkatan saya bisa dikatakan juga adalah anak-anak Zaman Peralihan. Kami menyaksikan dan mengalami peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi (belakangan nama ini tak lagi populer). Kami mengalami masa puncak pemerintahan Presiden Soeharto dan kejatuhannya. Kami mengalami demonstrasi mahasiswa anti-Soeharto. Kami mengalami bagaimana harapan-harapan baru akan Indonesia baru yang lebih bebas, lebih maju, lebih progresif, lebih demokratis muncul untuk kemudian menjadi kecewa setelah beberapa waktu. Angkatan 98 mengalami apa yang Hok-Gie dan Angkatan 66 alami. Sebagian dari Angkatan 98 itu saat ini juga telah menjadi wakil rakyat, sebagian malah sedang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Sejarah pun berulang.

Saya pernah menulis kesaksian saya tentang peralihan Zaman tersebut di blog ini juga, empat tahun lalu: “Mei 98, Kelahiran Kembali Kebanggaan Bangsa”. Empat tahun lalu saya merasakan adanya perubahan setelah kita beralih Zaman. Namun beberapa tahun belakangan ini, perubahan untuk menjadi masyarakat yang lebih demokratis, lebih bebas dari korupsi tidak terjadi. Konflik antar aliran agama, pelarangan beribadah makin marak. Korupsi makin menjadi dan makin meluas, di daerah-daerah, dan bahkan masuk ke lembaga peradilan tertinggi yang sangat dihormati sebelumnya. Pemerintahan SBY periode kedua lebih mengecewakan daripada periode pertama. Daripada meninggalkan warisan negara yang lebih baik daripada periode pertamanya, Presiden SBY mewariskan parpol dan negara yang dililit masalah korupsi para pejabatnya, kebebasan berekspresi yang terancam, dan bangsa yang tidak punya visi.

Maka tak heran sebagian masyarakat kita bergairah dengan tawaran baru dari figur capres baru yang lebih segar. Prabowo dengan retorika ala Soekarno dan visi Ekonomi Kerakyatannya dan Jokowi dengan blusukannya dan kedekatannya dengan rakyat. Karena kata “Rakyat” barangkali telah lebih dahulu dicaplok oleh Prabowo, Jokowi sekarang memilih menggunakan kata “Kita”. One of us, ia tak beda dengan kita, barangkali begitu pesannya. Mungkin pesannya adalah “Kita” adalah kelas menengah, kelas kaya sampai ke kelas kaum ekonomi lemah. Kita adalah “Semua” yang kemudian menjadi lebih besar dari sekedar “Rakyat” (yang identik dengan kaum ekonomi lemah). Entahlah, bagaimanapun itu hanya gimmick sebuah kampanye.

Bagaimana Anak Zaman Peralihan II menyikapi Pemilu 2014 ini? Sebagian anak-anak zaman peralihan II telah menjadi antek dari partai. Kebenaran mereka ditentukan oleh DPP Partai. Mereka yang tadinya memuji Prabowo misalnya karena sebelumnya adalah “pasangan politik” (cue PDIP Pemilu 2009), sekarang berbalik menghujatnya. Demikian juga yang tadinya mengangkat Jokowi (cue Gerindra di Pilkada DKI 2012) sekarang menjatuhkannya. Antek Partai akan bertindak sesuai “Kebenaran” DPP. Hal sama terjadi pada rekan-rekan koalisi kedua kubu. Paling menarik adalah Kisah Hary Tanoesoedibjo dan grup medianya. Dari Nasdem ke Hanura dan sekarang ke Prabowo, berseberangan dengan Surya Paloh dan Wiranto, mantan partner politiknya. Antek-anteknya tentunya juga akan mengikuti “Kebenaran” versi boss-nya.

Dalam kondisi seperti ini, berbahagialah kita yang terlepas dari ikatan partai dan bukan antek siapapun. Kita bebas memilih atau tidak memilih capres di Pemilu nanti. Dan bila kita memilih seseorang yang tadinya tak kita pilih karena satu dan lain hal, itu tak berarti kita tidak konsisten. Karena pilihan kita bukanlah hasil instruksi DPP. Misal di Pilkada DKI lalu memilih Faisal Basri, dan tidak memilih Jokowi. Di Pilpres kali ini memilih Jokowi. Apakah hal ini kontradiktif? Tentu tidak. Namun bagaimana dengan orang-orang yang dulunya sering menghujat Jokowi dan sekarang mengelu-elukan Jokowi karena takut dengan proyeksi “otoritarianisme” ala Prabowo? Tidak sulit untuk menjawabnya. Mereka adalah antek dari propagandanya sendiri. Semakin sering “kebohongan” diulang, semakin mereka sendiri percaya, dan akhirnya lupa pada kenyataan. 🙂

Beruntungnya sebagai anak Zaman Peralihan, saya pernah merasakan jatuhnya rezim yang semakin jauh dengan rakyatnya, merasakan harapan-harapan yang baru tumbuh, dan merasakan kekecewaan karena harapan-harapan itu tidak tercapai. Dengan bekal pengalaman ini, saya bisa menjadi lebih realistis. Mencoba menjadi Idealis (bukan antek) yang serealistis mungkin. Kita boleh memiliki harapan-harapan terhadap calon pemimpin baru, namun kita juga punya kebijaksanaan untuk menyadari bahwa tidak semua harapan tersebut dapat tercapai dan pemimpin bukanlah orang suci yang sempurna. Mampu menempatkan pemimpin politik pada proporsinya. Mereka bukan Nabi, bukan Messiah, bukan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang dengan ambisi luar biasa, dengan koneksi luas, dan rela mengorbankan kehidupan pribadinya demi popularitas, kekuasaan seorang Presiden. Itu realitanya. Kemasan luarnya adalah melayani, namun mereka menikmati memegang kekuasaan dan menerapkan ide-idenya tentang pemerintahan di level tertinggi. Memilih seorang Presiden artinya memilih seorang manusia yang kita percayai dapat lebih berhasil dalam eksperimennya dengan kekuasaan kepresidenan daripada gagal. Keduanya belum pernah menjadi seorang Presiden artinya keduanya akan bereksperimen. Nah yang mana yang bisa lebih kita percayai untuk diberikan kekuasaan untuk bereksperimen selama lima tahun?

Nomor Satu atau Dua

Menutup tulisan ini, pada akhirnya saya harus melakukan endorsement terhadap salah satu capres. Tapi tenang, tidak akan ada black campaign di sini. Pilihan ini berdasarkan opini subjektif setelah melihat track record capres, menerawang psikologi capres, melihat orang-orang di sekitar masing-masing capres. Melihat masa lalunya, aksinya di masa kini dan lalu memproyeksikan apa yang akan terjadi dengan eksperimennya di lima tahun mendatang. Apa yang saya inginkan di lima tahun mendatang? Kebebasan, keadilan dan kemakmuran dengan pondasi demokrasi. Lalu saya akan coba membandingkan capres mana yang lebih bisa saya percaya untuk lebih mampu mewujudkan ketiga hal itu selama masa jabatannya.

bersambung…

bagian II: Ambisi Sang Putra Mahkota