Fenomena Tolak Dana Aspirasi Orang Biasa


Suara penolakan terhadap Dana Aspirasi DPR bergema di social media seperti Twitter. Begitu kuat gemanya sehingga media mainstream pun memuatnya. Tweet-tweet dengan hashtag #tolakdanaaspirasi juga dilakukan para seleb-twitter, pengguna twitter dengan jumlah followers yang mencapai puluhan ribu.

Jakarta Globe memuat opini analis Charta Politika- Yunarto Wijaya, bahwa resistensi sosial lewat social media dapat menjadi gerakan akar rumput untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Ia juga berpendapat penolakan terhadap “pork barrel” ini menunjukkan kebangkitan masyarakat madani dalam keterlibatan di isu politik. Diskusi isu politik di social media dapat berfungsi sebagai edukasi publik, dengan memberikan informasi kepada mereka yang belum tahu banyak soal isu tertentu dan memberikan mereka pengertian melebihi apa yang dapat diberikan politisi, yang biasanya tersamarkan oleh formalitas dan legalitas. Ia berpendapat social media saat ini memainkan peran pengawasan atas politik negeri ini.

Saya sependapat dengan analisa di atas. Cepat atau lambat social media akan berperan penting dalam mempengaruhi opini publik. Dan ini semestinya kita sambut dengan baik.  Social media dapat menjadi jalur opini masyarakat yang tidak bisa ditampung media mainstream yang bagaimanapun banyaknya pasti terbatas. Pengaruh social media tidak diragukan lagi di Amerika Serikat, di mana faktor penting kemenangan Obama di pemilu 2008 salah satunya adalah kampanye lewat social media seperti twitter dan facebook.

Blog saya mengenai Dana Aspirasi DPR sendiri mendapatkan sekitar 5000 hits dalam sehari berkat publikasi di twitter. Dan publikasi itu memungkinkan saya untuk diundang Pandji Pragiwaksono host acara Provocative Proactive Hard Rock FM untuk berpartisipasi di acaranya dalam bentuk dialog soal Dana Aspirasi, bersama anggota DPR Fraksi Golkar Bobby Adithyo Rizaldi. Sayangnya pemancar radio Hard Rock FM mengalami masalah teknis pada saat acara hendak dimulai sehingga terpaksa ditunda hingga minggu berikutnya. Meskipun demikian diskusi yang terjadi off air antara kami cukup seru dan mencerahkan.

Gagal siaran dialog Dana Aspirasi di Hard Rock FM, pembicaraan mengenai acara tersebut yang ramai di twitter menyebabkan SUN TV berencana mengadakan acara debat Dana Aspirasi DPR. Saya diundang untuk hadir pada acara debat yang akan diadakan pada hari Rabu, 16 Juni 2010 pukul 20.00 WIB, disiarkan Live oleh SUN TV di saluran televisi berbayar Indovision Channel 83. Peserta debat lainnya yang akan hadir pada acara tersebut adalah Indra J Piliang, politisi Golkar. Moderatornya Fadjroel Rachman. Apabila acara debat berjalan sesuai rencana, argumen-argumen yang terjadi selama debat akan saya coba dokumentasikan di blog ini.

Fenomena orang biasa (orang awam yang bukan politisi, pejabat publik, aktivis ormas) yang mendapatkan wadah untuk menyuarakan pendapatnya ke publik melalui social media merupakan hal menarik yang patut kita perhatikan. Social media dapat menjadi jembatan orang biasa ke media mainstream, seperti yang telah ditunjukkan dalam isu tolak dana aspirasi ini. Partisipasi orang-orang biasa dapat memperluas keterlibatan publik dalam politik, sehingga dapat kita simpulkan social media memungkinkan kebangkitan political awareness (melek politik) orang awam. Melek politik ini akan sangat penting untuk menciptakan tuntutan politik yang lebih tinggi dan efektif terhadap politisi pejabat publik dan wakil rakyat kita. Melek politik juga dapat menghalangi terjadinya penipuan publik, penyesatan opini publik yang selama ini sering dipraktekkan politisi kita, paling nyata di kasus Century.

Terakhir yang paling penting adalah melek politiknya orang biasa akan menghapuskan skeptisme kita terhadap politik sehingga ujung-ujungnya kita akan lebih berpartisipasi ikut membentuk masa depan negeri ini, tidak hanya menyerahkan nasib negeri ini kepada para politisi. Karena negeri ini juga milik kita, orang-orang biasa.

Perluasan Akses Politik Kelas Menengah


Wawancara dengan Wimar Witoelar di Perspektif Baru, 3 Mei 2010

ruang siaran Perspektif Baru

Wawancara Perspektif Baru ini direkam tanggal 3 Mei 2010, 2 hari sebelum pengumuman ditunjuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director World Bank yang secara otomatis berarti mundurnya ia dari posisi Menteri Keuangan RI. Wawancara disiarkan hari Minggu, 9 Mei 2010 di Green Radio 89.2 FM Jakarta pukul 08.30 untuk acara Perspektif Baru

Rekaman Green Radio part 1
Rekaman Green Radio part 2
Rekaman Green Radio part 3

Transkrip di website Perspektif Baru

Wimar Witoelar:
Saya belum lama berkenalan dengan Benny Handoko, insinyur sipil dari Universitas Parahyangan (Unpar). Dia masuk kuliah 1997 dan lulus 2001. Anda bisa membandingkan generasi Anda dengan dia. Benny jelas di bawah saya karena saya masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1963. Dia masih muda dan saya senang bergaul dengan orang dari berbagai usia. Saya berkenalan dengan Benny melalui Twitter setelah melihat suatu wawasan, suatu perspektif kewargaan dari dirinya. Saya tidak mengatakan perspektif politik tapi dia mempunyai sudut pandang terhadap yang terjadi di masyarakat dan diungkapkannya melalui media sosial.

Kekhawatiran melihat sepak terjang beberapa politikus menguasai media terutama televisi dan adanya upaya penyetiran opini publik. Kekhawatiran terbukti dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Bank Century. Menurut Benny, hal tersebut yang membuat saya perlu merasa kritis kembali terhadap perkembangan politik yang terjadi sekarang.

Benny Handoko berharap jika suatu ketika nanti Sri Mulyani Indrawati dan Boediono tidak dipertahankan karena tekanan politik, kita yang Orang Biasa dapat mulai bersuara dan membuat catatan di dunia maya. Orang Biasa dapat mulai menghimpun kekuatan untuk mengawasi jejak rekam anggota DPR karena sebenarnya mereka sedang mengacaukan kondisi politik kita ini. Mudah-mudahan gerakan Orang Biasa suatu saat akan menjadi lebih kuat.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Benny Handoko.

WW: Anda bukan seorang pengamat politik secara profesional, darimana Anda bisa mendapatkan kepekaan dalam memandang masalah sosial politik?

BH: Mungkin dari banyak membaca. Sejak di sekolah menengah umum (SMU) saya sudah suka membaca Majalah Tempo. Mungkin kalau teman-teman lain suka membaca seperti majalah Hai, saya belajar dari Majalah Tempo, terutama tulisan-tulisan dari para inspiratornya seperti @gm_gm (untuk Anda yang belum mengikuti Twitter, identitas @gm_gm adalah Goenawan Mohamad).

WW: Membaca media seperti Tempo dan lainnya bisa membentuk visi dan visi yang terbentuk adalah visi reformis yang sewaktu Anda di SMU atau mahasiswa tidak tersuarakan dalam masyarakat. Majalah Tempo pun lama-lama dibredel juga. Bagaimana Anda bisa terlindung dari propaganda Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), dan pemerintahan Soeharto?

BH: Kita tahu Soeharto jatuh pada 1998. Jadi saya beruntung sekali masuk kuliah saat mahasiswa bergejolak melawan tirani Soeharto. Jadi sewaktu awal masuk menjadi mahasiswa, kita ikut orientasi pengenalan kampus (Ospek) dan aktif di kegiatan mahasiswa. Waktu itu saya juga membaca pandangan tokoh-tokoh seperti Wimar Witoelar (WW) dan terinspirasi karena saat itu saya tahu WW juga sempat menjadi Ketua Dewan Mahasiswa (Dema). Sejak itu saya punya satu tekad untuk aktif di kegiatan mahasiswa. Pada 1999 saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa jurusan sipil. Mungkin di situlah ketika bergaul dengan tokoh-tokoh dan teman-teman yang punya pemikiran progresif, kita jadi punya suatu framing pemikiran yang progresif dan peduli dengan kondisi politik sosial bangsa ini. Kemudian saya lulus dari kampus pada 2001.

WW: Apa kemudian pekerjaan Anda?

BH: Saya langsung bekerja di bidang teknik sipil karena saya merasa ilmu yang saya dapatkan di kuliah harus diterapkan. Sebenarnya sebelum lulus, saya dapat kesempatan untuk masuk menjadi Presiden Mahasiswa (Presma) kampus, semacam Senat Mahasiswa yang paling tinggi di Unpar. Hanya saja kalau ikut kampanye Presma yang didorong oleh teman-teman, saya terpaksa mundur kuliah satu tahun lagi. Namun mengingat kondisi ekonomi keluarga dan segala macam, saya putuskan lebih baik tidak aktif di kegiatan mahasiswa dan masuk ke jalur profesional.

WW: Dulu saya juga punya teman seperti itu. Waktu itu saya memilih aktif di kegiatan mahasiswa sampai sangat aktif sehingga kuliah tidak selesai. Teman saya memilih menyelesaikan kuliah dan mengorbankan posisi Dewan Mahasiswa yang sudah diperuntukkan buat dia. Namanya adalah Kuntoro Mangkusubroto. Yang menarik dari Benny Handoko adalah dia memilih profesi tapi tetap memperhatikan politik.

Menurut Benny apa kesan pada Anda di zaman baru, yang orang katakan zaman Reformasi walaupun isitilah itu agak sloganistis. Apa yang menjadi perhatian Anda dari 2001 sampai sekarang?

BH: Pertama, setelah Soeharto jatuh, kita sedikit merasa tenang karena ada kaum reformis yang naik. Tapi sayangnya Gus Dur cuma menjabat dua tahun dan kemudian dijatuhkan oleh kekuatan politik. Megawati pun dalam tiga tahun menjabat presiden tidak begitu signifikan kontribusinya. Kemudian naiklah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kita sangat mendukung SBY. Walaupun ada dasar militer, tapi kita pandang sebagai kaum reformis dan mempunyai visi ke depan untuk Indonesia yang lebih bagus dan demokratis. Di sana sebenarnya kita tidak terlalu peduli. Setelah SBY naik, kita menganggap semuanya baik-baik saja. Selama ini pemerintahan semakin baik dari berbagai sisi. Walaupun ada trade off di politik, tapi kita melihat pemerintahan menuju jalan yang lebih baik.

Hanya belakangan ini, kita lihat sepak terjang beberapa politikus menguasai media terutama televisi, kita khawatir dengan penyetiran opini publik. Kekhawatiran kita terbukti dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Bank Century. Inilah yang membuat saya menjadi perlu merasa kritis kembali terhadap perkembangan politik yang terjadi sekarang. Karena itulah saya masuk ke Twitter dan lain-lain.

WW: Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk menjelaskan. Benny mempunyai optimisme mendukung Pemerintah SBY karena banyak perbaikan walaupun banyak kekurangan. Dia kemudian kecewa karena ada kekuatan politik seperti Pansus DPR yang mengacau. Apakah kekecewaaan tersebut khusus kepada yang mengacau atau juga pemerintahannya?

BH: Pertama, tentu kepada yang mengacau. Kedua, kepada pemerintah terkait kegagalan dalam Public Relations (PR). Maksudnya, kegagalan dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil. Hanya saja saya memakluminya juga karena lawan politik menggunakan isu bahwa Partai Demokrat menerima aliran dana termasuk SBY dan tim kampanyenya. Karena itu mereka terpaksa membuka kasus Century ini. Andaikata tuduhan itu tidak ada, mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Kita juga melihat bagaimana SBY tidak pidato di awal karena dia menghargai kasus ini untuk dibuka tapi pidato di akhir setelah Sidang Paripurna DPR. Namun banyak yang memanfaatkan langkah ini dengan mengatakan pemerintah tidak membela kebijakan yang diambil Sri Mulyani dan Boediono. Itu bisa kita pahami karena trik-trik politik ada di sana. Jadi saya 100% menyalahkan kepada yang mengacaukan atau yang menggerakkan tim Pansus Century ini.

WW: Boleh dikatakan bahwa kita yang kurang gigih membela karena tidak ada kekuatan melawan golongan Pansus secara signifikan. Di pers pun dua TV berita yaitu TV One dan Metro TV sama sekali tidak obyektif dalam posisinya melawan SBY. Menurut Benny, mengapa sampai sekarang SBY tidak bisa ditekan untuk memberhentikan Sri Mulyani dan Boediono? Apakah publik sudah termakan oleh posisi yang dikobarkan oleh dua TV dan anggota DPR oposisi?

BH: Menurut saya, orang awam yang tidak melek politik kemungkinan sudah termakan propaganda media massa. Itu yang sangat menyedihkan. Itu karena saya berkaca dari pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman kantor dan teman-teman sealumni. Rata-rata mereka yang tidak mengikuti kasus ini dengan jernih sudah merasa SMI dan Boediono yang bersalah. Kemarin kita lihat Lembaga Survey Indonesia (LSI) menerbitkan hasil survey yang menunjukkan 50 persen lebih orang Indonesia merasa kebijakan tersebut adalah tanggung jawab SMI dan Boediono dan mereka bersalah. Itu penyesatan opini publik luar biasa yang dilakukan media. Ini yang kita sayangkan. Kita utarakan kesesatan informasi ini di jalur media sosial dan segala macamnya, tapi sayangnya kita bukan media utama (mainstream.) Media mainstream setiap hari menayangkan berita-berita seperti itu. Menurut saya, penyesatan opini publik yang terhebat pada 2009-2010 adalah yang terkait Pansus Century.

WW: Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit, apa kegiatan Anda di sosial media itu terutama bentuknya?

BH: Saya aktif di Facebook untuk hubungan dengan teman-teman saja, dan tergabung dengan group Kami Percaya Integritas (KPI) Sri Mulyani Indrawati (SMI) di facebook karena ada kasus ini. Kemudian aktif di Twitter. Saya aktif di twitter karena Wimar. Saya melihat account Wimar di Twitter waktu itu. Awalnya, saya tidak tertarik Twitter karena hanya baris-baris kata, jadi untuk apa itu? Saya bingung. Namun saat ada persoalan Century, Wimar giat membela SMI-Boediono kemudian saya ikut masuk di situ dan ternyata luar biasa. Di Twitter, kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang tidak kita dapatkan di media umum.

WW: Media sosial Twitter memang sangat terbuka, demokratis, dan mengajarkan kita juga bahwa segala yang terbuka dan demokratis juga harus dicermati secara baik. Itu karena sering sekali orang berbicara di Twitter tanpa tanggung jawab juga. Namun orang mengatakan itu paket, kita tidak bisa juga minta demokrasi tapi jangan bikin saya kesal. Saya senang menikmati itu karena itu juga mengajar kita untuk berdialog dengan pola yang beda yaitu audience kita tidak terseleksi. Kalau saya perhatikan, Benny Handoko dangan account @benhan memiliki suara yang umumnya diterima orang dan sejuk. Bagaimana kesan Anda sendiri?

BH: Di Twitter ada seleksi alam, yaitu komentar-komentar yang cerdas dan inspiratif akan mendapat followers yang banyak. Sementara orang yang memiliki negatifitas tinggi biasanya tidak terlalu banyak memiliki followers kecuali dia orang terkenal. Saya tidak terkenal sama sekali, saya juga menggunakan nama yang tidak asli di twitter, @benhan dari singkatan nama saya. Tapi saya heran kok begitu banyak yang mau follow. Saya rasa mungkin karena komentar-komentar itu.

WW: Benny punya tanggapan politik yang sangat tajam. Sejak tadi saya mencoba mengerti mengapa. Sampai saya teringat juga yang disampaikan Benny bahwa dia sebagai warga minoritas Tionghoa sehingga orang yang lebih punya tantangan untuk tampil dalam dialog politik. Apa pengaruhnya latar belakang etnis Anda tersebut terhadap sikap Anda yang sangat tegar?

BH: Mungkin cukup besar karena kalau di minoritas orang cenderung apatis, skeptis terhadap politik. Tapi untuk kaum minoritas yang aktif dalam politik, akan terlihat luar biasa usahanya. Kita bisa lihat dari dulu ada Kwik Kian Gie dan yang paling terkenal almarhum Soe Hok Gie, adiknya Arief Budiman. Saya baca buku Catatan Seorang Demonstran, keberaniannya luar biasa walaupun dia mati muda dan tidak masuk dalam sejarah kita. Sebagai minoritas, kita mempunyai suatu upaya untuk menunjukkan eksistensi diri bahwa saya ini bangsa Indonesia. Selama ini minoritas dianggap sebagai kaum penumpang hidup di negeri ini terutama dengan diskriminasi Tionghoa yang dulu dilatarbelakangi Soeharto. Kita tidak bisa berpolitik, kita cuma bisa masuk bisnis. Kita juga tidak masuk ke militer, polisi dan segala macam. Dari diskriminasi itu, kita berjuang untuk menunjukkan bahwa saya ini juga orang Indonesia dan saya punya negeri ini.

WW: Saya pernah baca tulisan Anda yang memberikan kesan bahwa di situ ada kesengajaan juga. Apakah Anda bisa menjelaskannya?

BH: Ini mungkin sesuatu yang masyarakat umum tidak sadari bahwa kebijakan diskriminatif Soeharto ada penyebabnya. Itu karena Soeharto ingin mengandalkan bangsa Tionghoa terutama mereka kelompok bisnis dan konglomerat untuk selalu berada di sisinya. Kita semua tahu kalau politisi bergabung dengan uang akan menjadi kelompok dengan kekuatan luar biasa.. Soeharto tidak mau punya rival politik, sehingga uang dia letakkan di posisi tidak bisa politik dalam artian teman-teman konglomeratnya. Soeharto berikan kebijakan-kebijakan insentif dan fasilitas untuk bisnis-bisnis minoritas Tionghoa, berikan hak monopoli untuk mereka tapi “bungkam” mulut etnis minoritas tersebut untuk berpolitik.

WW: Lalu, mengapa Anda memberikan satu kasus yang berbeda mengenai alm. William Soeryadjaya?

BH: Karena William Soeryadjaya terkenal sebagai satu-satunya businessman dari Tionghoa dan konglomerat terbesar kedua saat itu dari group Astra yang berani menentang Soeharto. Dalam hal itu dia mencoba menggaet Gus Dur dengan Bank Summa. Dengan menggaet seorang pejuang demokrasi seperti Gus Dur tentu membuat Soeharto resah. Apalagi upaya monopoli Soeharto atas konglomerat, dalam kasus William Soeryadjaya, tidak bisa dia jalankan. Kita tahu kisah berikutnya, Astra diambil dari William Soeryadjaya dengan kasus jatuhnya Bank Summa dan segala macam. Itu contoh paling nyata dimana Soeharto sangat membutuhkan konglomerat Tionghoa untuk melestarikan kekuasaan politik di Indonesia, dengan memonopoli sendiri sumber uang.

WW: Apa poin yang Anda cari dalam partisipasi di dalam masyarakat ke depan yang paling cocok untuk Anda? Di mana tempat Anda untuk saat ini?

BH: Saya kira saya terbatas pada menulis saja di blog. Saya belum berpikir jauh ke depan dan selalu mencoba menulis di Twitter. Perlahan-lahan followers akan lebih banyak dan aspirasi kita akan diperhatikan orang banyak. Saya melihat tidak mudah untuk kita terjun ke partai politik saat ini karena partai politik punya suatu kaderisasi khusus. Setelah terjun pun, Anda akan terkooptasi dengan kepentingan partai politik itu sendiri. Dengan di media sosial dan blog, kita bebas menyerukan aspirasi kita. Mudah-mudahan itu suatu saat akan menjadi lebih kuat.

WW: Apa yang Anda raih dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman dengan kelompok facebook “Kami Percaya Integritas Sri Mulyani Indrawati”?

BH: Itu membuat orang-orang biasa suaranya luar biasa karena begitu mereka berkumpul dan bergema di KPI SMI maka bisa menjadi sebuah ombak yang kuat. Hanya saja saya melihat ada keterbatasan di gerakan media sosial. Mereka butuh figur yang dikenal untuk bisa memimpin gerakan tersebut bahwa figur yang turun akan menggema di dunia maya.

WW: Apakah gerakan itu justru tidak melahirkan figur?

BH: Mungkin akan melahirkan figur tapi prosesnya lama karena kita tahu sendiri sekarang media dikuasai oleh kepentingan juga. Selain itu, apa keuntungan mereka untuk menampilkan figur-figur itu sendiri. Kita juga tahu pada 1998 paling susah, dan figur yang ke luar cuma Amien Rais, bukan tokoh-tokoh yang tidak terkenal sama sekali. Jadi ada keterbatasan gerakan di dalam dunia maya. Itu suatu fakta yang harus disadari. Mudah-mudahan kita mencarikan jalan ke luar untuk kebuntuan seperti ini.

WW: Itu bisa ditarik mundur katakanlah perjuangan kemerdekaan juga dinikmati oleh orang lain yang bukan oleh pejuangnya. Perjuangan anti-Soekarno juga dinikmati oleh bukan orang lain bukan dinikmati oleh pejuang anti Soekarno itu sendiri . Sampai yang kemarin dan sekarang, perjuangan antara orang negatif melawan pemerintah yang baik. Apa harapan Anda terhadap nasib Sri Mulyani Indrawati dan Boediono.

BH: Saya harap mereka terus didukung oleh pemerintahan sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Saya merasa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tim-tim oposisi yang melawan kondisi politik sekarang berusaha membuat gusar agar mereka berdua mengundurkan diri.

WW: Kalau karena sesuatu hal membuat kita tidak bisa menikmati keberadaan mereka dalam pemerintahan, apa yang bisa diraih dari usaha Orang Biasa yang selama beberapa tahun terakhir ini supaya tidak sia-sa?

BH: Sewaktu kampanye pertama Obama di Amerika Serikat, saya melihat di sana ada orang-orang biasa yang membuat website yang memonitor gerakan-gerakan parlemen. Mereka orang-orang biasa yang sama sekali tidak terjun ke politik. Saya berharap ketika nanti Sri Mulyani Indrawati dan Boediono tidak dipertahankan karena tekanan politik, kita, Orang Biasa dapat mulai membuat website di dunia maya. Kita harus mulai menghimpun kekuatan Orang Biasa untuk mengawasi jejak rekam anggota DPR karena sebenarnya mereka sedang mengacaukan kondisi politik kita ini.

@wimar & @benhan